Presiden Jokowi Minta Menteri Pantau Langsung Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi

Kompas.com - 15/09/2020, 21:17 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat melintasi poster Presiden Joko Widodo yang menghimbau penggunaan masker di Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat melintasi poster Presiden Joko Widodo yang menghimbau penggunaan masker di Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta sejumlah menteri untuk bekerja sama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 di 9 provinsi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (15/9/2020) mengatakan, Presiden Jokowi meminta para menteri dan jajarannya, di antaranya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Panjaitan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Donardo, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk memantau langsung penanganan Covid-19 di 9 provinsi.

Baca juga: Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik 14,1 Persen dalam Sepekan Terakhir

Untuk provinsi yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

"Target yang diharapkan penurunan penambahan kasus harian, kedua, peningkatan angka kesembuhan, dan ketiga menurunkan angka kematian," kata Wiku.

Presiden meminta agar target itu dapat tercapai dalam waktu dua pekan ke depan. Karenanya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengawalinya.

Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang cepat.

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan untuk menindak yang melanggar peraturan.

Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan “mortality rate” (angka kematian) dan meningkatkan “recovery rate” (angka kesembuhan).

Keempat, penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi tersebut.

"Jadi penanganannya lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu, berarti di kabupaten/kota dan juga kita akan lihat klaster-klaster spesifik ada di mana dan harus ditangani segera," kata Wiku.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X