Begini Kepangkatan Baru Satpam yang Diatur Peraturan Polri

Kompas.com - 16/09/2020, 12:32 WIB
Presiden Joko Widodo saat berfoto bersama satpam seusai Pembukaan Konferensi Jasa Pengamanan Nasional 2018 di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat berfoto bersama satpam seusai Pembukaan Konferensi Jasa Pengamanan Nasional 2018 di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota satuan pengamanan ( satpam) kini memiliki kepangkatan yang terdiri dari tiga golongan, yaitu manajer, supervisor, dan pelaksana.

Hal itu tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Aturan itu diteken oleh Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis dan ditetapkan pada 5 Agustus 2020.

Dalam draf yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, tertulis golongan pangkat manajer terdiri dari manajer utama, manajer madya, dan manajer.

Baca juga: Seragam Satpam Dibuat Mirip Polisi, Polri: Bisa Tumbuhkan Kebanggaan

Golongan kepangkatan manajer ditandai dengan segitiga berwarna merah. Satu segitiga untuk manajer, dua segitiga untuk manajer madya, serta tiga segitiga untuk manajer utama.

Kemudian, golongan supervisor meliputi jenjang supervisor utama, supervisor madya, dan supervisor. Tanda pangkat golongan ini berupa segitiga berwarna kuning.

Terakhir, golongan pelaksana yang terdiri dari, pelaksana utama, pelaksana madya, dan pelaksana. Tanda pangkat untuk golongan ini adalah segitiga berwarna putih.

Baca juga: Kapolri Ubah Seragam Satpam, Berwarna Coklat agar Sama dengan Polisi

Untuk dapat menduduki golongan kepangkatan tersebut, anggota satpam harus mengikuti pelatihan. Hal itu tercantum dalam Pasal 21.

“Pelatihan Gada Pratama untuk tingkatan pelaksana; Pelatihan Gada Madya untuk tingkatan supervisor; dan Pelatihan Gada Utama untuk tingkatan manajer,” seperti dikutip dari draf.?

Pelatihan untuk anggota satpam diselenggarakan oleh Polri atau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang memiliki Surat Izin Operasional (SIO) jasa pelatihan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X