Ketua MPR: Fokus Penanganan Covid-19 yang Berkonsentrasi pada Kesehatan

Kompas.com - 16/09/2020, 09:54 WIB
Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Selasa (8/9/2020) lima kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan risiko, sehingga saat ini ada 70 kabupaten kota dengan risiko tinggi dari pekan lalu sebanyak 65 daerah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSeorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Selasa (8/9/2020) lima kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan risiko, sehingga saat ini ada 70 kabupaten kota dengan risiko tinggi dari pekan lalu sebanyak 65 daerah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah fokus menentukan kebijakan penanganan Covid-19 yang menitikberatkan pada penyelamatan kesehatan.

Menurut dia, pemerintah perlu mempersiapkan langkah dan strategi jangka pendek, menengah, hingga berkelanjutan dalam penanganan pandemi Covid-19 agar pemulihan di bidang kesehatan dan ekonomi nantinya dapat berjalan sesuai rencana.

"Mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar fokus dalam menentukan dan menerapkan berbagai kebijakan penanganan dan penanggulangan Covid-19, dengan menitikberatkan pada kesehatan masyarakat," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19 Sebut Pengetatan Kembali PSBB Bisa Berlaku di Provinsi Lain

Bambang menegaskan, pemerintah saat ini perlu memastikan ketersediaan fasilitas di rumah sakit untuk melayani pasien Covid-19.

Bertalian dengan itu, keamanan dan kesehatan dokter serta tenaga medis juga perlu diperhatikan.

Ia mengatakan, pemerintah perlu melakukan kontrol ketat di lapangan untuk memastikan pelayanan tersedia secara layak dan memadai.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk melakukan kontrol lapangan dan memastikan jumlah tempat tidur serta ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 untuk pasien dengan kasus berat, tersedia dengan kapasitas yang mencukupi dan memadai," tuturnya.

Baca juga: Penjelasan Pengelola soal Antrean Ambulans di RSD Wisma Atlet

Selain itu, Bambang mengatakan pemerintah perlu menyusun standard operational procedure (SOP) perihal penempatan pasien di rumah sakit dan persiapan tenaga medis yang ditugaskan di rumah sakit rujukan.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, membuat SOP dalam penempatan pasien di RS dan persiapan tenaga medis yang akan ditugaskan di rumah sakit rujukan," ujarnya.

Hingga Selasa (15/9/2020), pasien Covid-19 di Tanah Air saat ini tercatat mencapai 225.030 orang, dengan 8.965 kasus kematian dan 161.065 kasus sembuh.

Kasus Covid-19 telah menyebar di 493 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.507, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 225.030

Merespons angka kasus Covid-19 yang masih terus bertambah, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo mengendalikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang menyumbang kasus terbesar di Indonesia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X