Lima Lembaga Ini Ajukan Penambahan Anggaran untuk 2021

Hasto mengatakan, nilai pagu anggaran tahun 2021 belum dapat mengakomodasi kebutuhan untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu sebesar Rp 77 miliar.

"Anggaran ini berdasarkan surat Kemenkeu 6 September 2020 tentang biaya satuan lainnya untuk penghitungan kompensasi dan bantuan kematian korban terorisme masa lalu dan masa kini," kata Hasto.

Baca juga: Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Berdasarkan pertimbangan itu, LPSK mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 129,9 miliar untuk memenuhi lima program, yakni meliputi kompensasi korban tindak pidana terorisme masa lalu, layanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana, dukungan manajemen, belanja modal dan seminar Europol.

Sementara, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, pagu anggaran Komnas HAM tahun 2021 sebesar Rp 100,3 miliar.

Pagu anggaran itu terdiri dari sebesar Rp 77,4 miliar untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebesar Rp 22,7 miliar.

"Karena sampai hari ini Komnas Perempuan satkernya masih ada di Komnas HAM," kata Ahmad.

Baca juga: Pengusaha Beberkan Lambatnya Penyerapan Anggaran Insentif Covid-19

Ahmad mengatakan, anggaran tersebut digunakan Komnas HAM untuk penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, peningkatan kualitas pengawasan dan kerja sama dan pelayanan perkantoran, serta bantuan hukum.

Namun, Ahmad mengatakan, masih ada kebutuhan yang belum teralokasi dalam anggaran tahun 2021, yakni perbaikan Gedung Komnas HAM, sistem pengelolaan data, Sarpras Komnas HAM Jakarta, rekomendasi usulan penyelesaian konflik agraria.

Oleh karenanya, Komnas HAM mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 22,8 miliar.

"Total kebutuhan tambahan anggaran Rp 22.800.000.000," ujar Ahmad.