Wapres Sebut Karakteristik Ekonomi Syariah di Indonesia Beda dengan Negara Lain

Kompas.com - 14/09/2020, 15:03 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, karakteristik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berbeda dengan negara lain.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan di acara Global Islamic Finance Award (GIFA) Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan negara lain," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia merupakan salah satu pilar ketahanan ekonomi nasional.

Baca juga: Wapres: Penerimaan Ekonomi Syariah Tergantung pada Pemahaman Masyarakat

Hal tersebut bersinergi dengan pengembangan ekonomi konvensional yang masih banyak digunakan masyarakat saat ini.

"Visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga diletakkan sebagai sebuah pilihan rasional dan inklusif untuk semua golongan tanpa memandang perbedaan," kata dia.

Ma'ruf menjelaskan, saat ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang dijalankan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) terfokus pada empat hal.

Baca juga: Wapres Minta Hakim dan DPS Tingkatkan Kompetensi di Bidang Ekonomi Syariah

Keempat hal tersebut yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, optimalisasi zakat, infak sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan penguatan peran institusi keuangan mikro syariah, serta penumbuhan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Adapun dalam kesempatan tersebut KNEKS mendapatkan penghargaan GIFA Advocacy 2020 yang diterima oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku ketua harian KNEKS.

"Tahun ini saya bersyukur karena KNEKS mendapatkan GIFA Advocacy Award 2020. Sebagai Ketua Harian KNEKS, saya menerima penghargaan ini atas nama KNEKS dan pemerintah Indonesia," kata Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Nasional
Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Nasional
Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Nasional
1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X