Wapres: Penerimaan Ekonomi Syariah Tergantung pada Pemahaman Masyarakat

Kompas.com - 02/09/2020, 15:15 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 8,93 persen.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah nasional adalah 9,1 persen. Hal tersebut, kata Ma'ruf, mencerminkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Baca juga: Wapres Minta Hakim dan DPS Tingkatkan Kompetensi di Bidang Ekonomi Syariah

"Kita tidak bisa berasumsi bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ekonomi dan keuangan syariah akan berkembang dengan sendirinya," kata Ma'ruf saat membuka peluncuran acara bertajuk Sharia Economic Talk salah satu stasiun televisi swasta, di Istana Wapres, Rabu (2/9/2020).

Menurut Ma'ruf, penerimaan atas ekonomi dan keuangan syariah sangat tergantung pada seberapa baik pemahaman masyarakat.

"Saya meyakini bahwa pemahaman masyarakat yang baik atas ekonomi dan keuangan syariah akan sangat menentukan seberapa besar penerimaan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Syariah itu sendiri," tutur dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wapres Dorong MA Kerja Sama DSNMUI dalam Kaji Regulasi Ekonomi Syariah

Di sisi lain, Ma'ruf menuturkan, indeks inklusi yang masih rendah itu memberi peluang untuk memperluas layanan keuangan syariah kepada masyarakat.

Termasuk mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Utamanya, dengan memanfaatkan layanan yang menggunakan teknologi digital.

Ditambah lagi, pemerintah saat ini telah menguatkan komitmennya dalam ekonomi keuangan syariah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"KNEKS secara khusus bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ucap Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X