Indonesia Bentuk Jejaring Global untuk Tingkatkan Peran Perempuan dalam Perdamaian

Kompas.com - 10/09/2020, 21:01 WIB
Menlu Retno LP Marsudi KemluMenlu Retno LP Marsudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menginisiasi pembentukan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators yang diharapkan dapat menjadi jejaring global untuk meningkatkan partisipasi perempuan ASEAN dalam perdamaian dan keamanan.

“Indonesia sedang dalam proses membentuk Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators dan kita akan melakukannya insya Allah tahun ini,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui video telekonferensi, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Menlu Retno: Peran Perempuan dalam Perdamaian Perlu Ditingkatkan

Menurut Retno, memperkuat jejaring global menjadi salah satu strategi mewujudkan gerakan terkait peningkatan partisipasi perempuan.

Ia menilai, jejaring tersebut nantinya akan meningkatkan kepedulian global dan memperluas kesempatan bagi perempuan yang ingin berpartisipasi.

Adapun Retno akan mengusulkan hal itu dalam pertemuan ASEAN Ministerial Dialogue on Strengthening Women’s Role for Sustainable Peace and Security, Kamis malam.

Selain itu, Retno juga menekankan pada pentingnya mendobrak rintangan struktural maupun kultural terhadap peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan.

Kemudian, perangkat dan situasi yang mendukung dalam aspek pemberdayaan perempuan juga dinilai penting.

“Termasuk melalui tindakan yang afirmatif, diberikannya insentif dan pengembangan kapasitas perempuan dan lain-lainnya,” ucap Retno.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB di Bawah Kepemimpinan Indonesia Sahkan 4 Resolusi

Retno mengatakan, peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan masih perlu ditingkatkan. Meski, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Women, Peace, and Security sudah disahkan dua puluh tahun lalu.

Resolusi tersebut merupakan resolusi pertama yang membahas peran perempuan dalam perdamaian secara khusus.

Retno menuturkan, selama 1992-2018, jumlah perempuan yang menjadi negosiator hanya 13 persen. Kemudian, 3 persen mediator dan 4 persen penandatangan perdamaian yang merupakan perempuan.

Selain itu, hanya 4,7 persen perempuan di unit militer dan 10,8 persen di unit kepolisian dalam misi perdamaian PBB.

“Dua puluh tahun setelah resolusi ini, peran perempuan dalam perdamaian ternyata masih perlu ditingkatkan atau under represented,” tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Nasional
UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

Nasional
Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X