Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Epidemiolog: Pelaksanaan Protokol Kesehatan Tidak Konsisten

Kompas.com - 10/09/2020, 20:30 WIB
Warga menggunakan masker saat mengendarai sepeda motor di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker saat mengendarai sepeda motor di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan protokol kesehatan yang tidak konsisten oleh pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya kasus penularan Covid-19.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sudah baik. Namun menurut Laura, pemerintah perlu mencermati pelaksanaannya di lapangan.

"Misalnya protokol kesehatan, PSBB, testing secara masif dan lain-lain. Hanya saja, pelaksanaannya seperti apa, itu yang perlu kita cermati," ujar Laura saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.861, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 207.203

Laura mencontohkan, pemerintah pusat menganjurkan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.  Akan tetapi sejumlah kepala daerah justru membuat kerumunan massa pada tahapan Pilkada 2020. 

Kondisi ini, kata dia, merupakan contoh tidak konsistennya penerapan protokol kesehatan oleh jajaran pemerintah itu sendiri.

Ketika terjadi kerumunan, maka ada potensi penularan Covid-19 sehingga menambah jumlah kasus baru.

"Jadi semua kebijakan itu tentu perlu intervensi, perlu evaluasi pelaksanaannya seperti apa?" tuturnya.

Sementara itu, inkonsistensi pemerintah akan diikuti oleh masyarakat. Terlebih, ketika kondisi pandemi Covid-19 berkepanjangan, sementara masyarakat perlu bekerja atau beraktivitas.

"Masyarakat ada yang lalai, ada yang kurang patuh karena melihat kondisi yang ada," kata Laura.

Baca juga: UPDATE 10 September: Rekor, Tambah 3.861 Kasus Covid-19 dalam 24 Jam

Laura mengingatkan, kondisi penularan Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda menurun. Pada Kamis ini, jumlah kasus baru mencapai 3.861 kasus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X