Eks Pimpinan KPK hingga Mantan Panglima Disebut Akan Gabung Partai Amien Rais

Kompas.com - 09/09/2020, 10:59 WIB
Amien Rais saat menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAAmien Rais saat menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Loyalis Amien Rais yang juga mantan Ketua DPP PAN, Agung Mozin mengatakan, sejumlah tokoh nasional akan bergabung dalam partai baru bentukan mantan Ketua Umum PAN Amien Rais.

Namun, Agung enggan mengungkapkan, nama-nama yang akan bergabung dalam partai baru tersebut, termasuk sosok ketua umum.

"Saya tak sebut nama. tapi sudah ada gambaran yang akan bergabung dengan kita tokoh-tokoh besar yang punya agenda kepentingan sektoral mereka yang jadi isu nasional dan internasional," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Amien Rais Akan Jelaskan soal Partai Barunya pada 10 September 2020

Agung mengatakan, para pengurus partai akan diisi tokoh-tokoh seperti mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivis lingkungan, mantan perwira polisi, hingga mantan panglima TNI.

"Nama-nama siapa saja yang terlibat dalam dunia pemberantasan korupsi kan bisa menduga-duga, misal contoh begitu, dari pimpinan KPK, ada," kata Agung.

"Ada juga dari Walhi, ada juga mantan KPU. Mantan kepolisian, ada juga mantan tentara, ada mantan panglima," ujarnya.

Menurut Agung, tokoh-tokoh tersebut meminta kepada Amien Rais agar partai baru tersebut tidak hanya sekedar mengejar agenda politik jangka pendek, tetapi agenda besar yang diperjuangkan bersama.

Baca juga: Mumtaz Rais Sebut Partai Amien Rais Bakal Nyungsep Sebelum Tumbuh

Agung juga mengatakan, partai baru juga akan diramaikan oleh anggota dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Iya, ada orang dari sana (KAMI)," ucapnya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, nama resmi dan nama pengurus partai akan disampaikan saat acara deklarasi yang direncanakan digelar pada Desember 2020.

"Tetap paling cepat Desember. Tapi bisa lebih cepat seperti sekarang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Ketua MPR Amien Rais akan menjelaskan terkait isu partai baru yang akan dibentuknya.

Baca juga: Sindir Mumtaz Rais, Loyalis Amien: Belajar Dulu Jadi Politisi yang Matang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X