Wakil Bupati OKU Maju Pilkada meski Berstatus Tersangka, Ini Kata KPK

Kompas.com - 08/09/2020, 14:09 WIB
Wakil Bupati OKU Johan Anwar (tengah) yang menjadi tersangka atas dugaan kasus mark up lahan kuburan akhirnya dikembalikan karena masa penahanananya di Polda Sumsel telah habis, Selasa (12/5/2020). KOMPAS.COM/AJI YK PUTRAWakil Bupati OKU Johan Anwar (tengah) yang menjadi tersangka atas dugaan kasus mark up lahan kuburan akhirnya dikembalikan karena masa penahanananya di Polda Sumsel telah habis, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap mengusut kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Bupati Organ Komering Ulu (OKU) Johan Anwar.

Johan Anwar diketahui merupakan tersangka kasus dugaan korupsi lahan kuburan dan kini kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020.

"Penanganan perkara oleh KPK tidak ditunda oleh karena ada pilkada tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (8/9/2020).

Ali menuturkan, KPK pun tidak mempersoalkan keputusan Johan mencalonkan diri pada Pilkada 2020.

Menurut Ali, kontestasi Pilkada 2020 merupakan proses politik yang berada di luar wewenang KPK.

"KPK tidak masuk wilayah proses politik karena bukan ranah KPK," ujar Ali.

Baca juga: Alasan PDI-P dan PKB Dukung Tersangka Korupsi di Pilkada OKU

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, pasangan petahana Kuryana Azis-Johan Anwar kembali maju untuk mengikuti Pilkada Ogan Komering Ulu (OKU).

Keduanya resmi mendaftar ke KPU OKU sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati, Jumat (4/9/2020).

Diketahui bahwa Johan saat ini menyandang status sebagai tersangka atas dugaan korupsi lahan kuburan yang menelan kerugian negara Rp 5,6 miliar pada 2012.

Baca juga: Saat Tersangka Korupsi Kembali Maju di Pilkada OKU, Diusung 11 Partai dan Berpotensi Lawan Kotak Kosong

Kasus tersebut kini telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diambil alih dari Polda Sumatera Selatan.

Ketua KPU Kabupaten OKU Naning Wijaya mengatakan, meskipun Johan berstatus tersangka, proses pencalonannya tak akan gugur karena kasus hukum Johan belum berkekuatan hukum tetap.

"Kalau proses pencalonan, yang bisa menggugurkan pasangan calon untuk maju adalah terpidana berkekuatan hukum tetap sudah inkrah. Status tersangka belum bisa menggugurkan pasangan ini," kata Naning saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/9/2020).



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Nasional
Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Nasional
Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Nasional
KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

Nasional
KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Nasional
Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Nasional
Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Nasional
KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X