Jokowi Ingatkan Birokrat, TNI-Polri Netral di Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat birokrasi serta anggota TNI-Polri untuk selalu netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah.

"Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri untuk terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Kepala Negara mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, kualitas demokrasi harus tetap dijaga dan ditingkatkan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Sanksi Pemblokiran Data ASN yang Tak Netral pada Pilkada 2020

Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada jangan hanya terfokus pada teknis seputar protokol kesehatan. Namun masalah klasik, yakni netralitas aparat.

"Kita ingin di dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," kata Presiden Jokowi.

Ia sekaligus mengingatkan jangan sampai ada pembiaran terhadap penggunaan bahasa, narasi, atau simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat.

Harus ada ketegasan, jangan sampai paslon dan pendukungnya menggunakan politik identitas terkait suku, agama, ras dan antar golongan.

Baca juga: Langgar Netralitas di Pilkada, Sanksinya Pemblokiran Data ASN!

"Karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Inilah yang harus dicegah," kata dia.

Para calon kepala daerah sedianya lebih mengutamakan adu program, kontestasi, gagasan serta kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah.

Masyarakat juga harus mempelajari rekam jejak calon agar memperoleh pemimpin yang terbaik.