Soal Kerumunan Saat Pendaftaran Pilkada, Jokowi: Tak Bisa Dibiarkan!

Kompas.com - 08/09/2020, 12:11 WIB
FOTO DOK, Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden.Presiden Joko Widodo meminta Forkopimda  Aceh untuk memperketat penerapan protokol kesehatan sehingga jumlah kasus positif covi 19 di aceh dapat ditekan, karena saat ini menurut Presiden jumlah kasus di Aceh masih sedikit dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. KOMPAS.COM/TEUKU UMARFOTO DOK, Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden.Presiden Joko Widodo meminta Forkopimda Aceh untuk memperketat penerapan protokol kesehatan sehingga jumlah kasus positif covi 19 di aceh dapat ditekan, karena saat ini menurut Presiden jumlah kasus di Aceh masih sedikit dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan TNI-Polri menertibkan pendaftaran bakal calon kepala daerah yang masih melibatkan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan Pilkada 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Saya mengikuti situasi di lapangan. Masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon. Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan," kata Presiden Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Video Viral Konser Deklarasi Paslon Pilkada di Gorontalo, Bagaimana Aturannya?


"Selain itu, juga menghadirkan massa. Hal seperti inilah harus menjadi perhatian kita. Situasi ini tidak bisa dibiarkan," lanjut dia.

Ia pun meminta KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri untuk melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menertibkan masyarakat agar tidak berkerumun dalam proses pendaftaran dan kampanye calon kepala daerah.

Apabila tak ditertibkan, Kepala Negara khawatir pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 justru menjadi klaster baru penularan Covid-19.

"Saya minta semua pihak pada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI-Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi, untuk bersama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan," lanjut dia.

Baca juga: Pendaftaran Pilkada dan Kerumunan Massa...

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melayangkan teguran keras kepada 51 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hampir semuanya ditegur karena menyebabkan kerumunan massa dalam tahapan Pilkada 2020.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (7/9/2020).

"Mendagri sudah menegur keras sebanyak 50 bupati/wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian, juga satu gubernur karena tak patuh protokol kesehatan," kata dia.

Baca juga: Kerumunan Massa di Pendaftaran Pilkada Kota Mataram...

Menurut Akmal, jumlah kepala daerah yang ditegur kemungkinan besar akan bertambah pada hari ini.

Sebab, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

Sementara itu, dikutip data yang dihimpun Kemendagri, rincian dari 51 kepala daerah yang ditegur itu terdiri dari 49 orang karena melanggar protokol kesehatan dan dua orang karena kode etik dan pelanggaran penyaluran bansos.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Nasional
UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

Nasional
UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

Nasional
UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

Nasional
Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Nasional
Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Nasional
RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Nasional
KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

Nasional
AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Nasional
Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X