Kompas.com - 03/09/2020, 18:46 WIB
Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) atau Coklit mengikuti tes cepat COVID-19 (rapid test) di Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (12/7/2020). KPU Kota Blitar menggelar tes cepat terhadap 259 petugas PPDP Pemilu Serentak 2020 sebelum diterjunkan ke masyarakat dalam melakukan pencocokan data pemilih, guna memastikan kesehatan, serta mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc. ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORIPetugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) atau Coklit mengikuti tes cepat COVID-19 (rapid test) di Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (12/7/2020). KPU Kota Blitar menggelar tes cepat terhadap 259 petugas PPDP Pemilu Serentak 2020 sebelum diterjunkan ke masyarakat dalam melakukan pencocokan data pemilih, guna memastikan kesehatan, serta mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang masyarakat hadir secara langsung dalam pendaftaran calon kepala daerah, pada 4 hingga 6 September mendatang. 

Meski demikian, masyarakat tetap dapat memantau proses pendaftaran bakal paslon melalui siaran langsung dari KPU daerah. Masyarakat bisa melakukan pemantauan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Meskipun nanti terbatas yang hadir namun itu juga kan bisa dilakukan semacam live streaming atau dengan bantuan teknologi informasi sehingga masyarakat juga bisa mengakses dan menyaksikan melalui kediamannya masing-masing," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: KPU Minta Tak Ada Iring-iringan, Pendaftaran Calon Hanya Dihadiri yang Berkepentingan

Raka mengatakan, KPU berupaya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi tentang tahapan Pilkada.

Oleh karenanya, pada Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam diatur, "KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain melalui siaran langsung, masyarakat juga dapat melakukan pemantauan melalui media massa.

"Ini tentu penting karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tentang tahapan demi tahapan dalam Pilkada ini," ujar Raka.

Baca juga: KPU Ingatkan Pendaftaran Pilkada Patuhi Protokol Kesehatan Ketat, Begini Aturannya

"Jadi ada pembatasan di tingkat kehadiran secara fisik, tapi harus juga diimbangi dengan upaya-upaya bagaimana kemudian publikasi dan informasi tahapan ini juga dilakukan," tutur dia.

Pembatasan massa dilakukan KPU untuk mencegah terjadinya kerumunan. Hal ini dinilai penting lantaran Pilkada digelar dalam situasi pandemi virus corona.

Pasal 49 Ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur pihak-pihak yang diperbolehkan hadir dalam pendaftaran calon.

Pihak-pihak tersebut yakni ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal pasangan calon, serta bakal pasangan calon perseorangan.

"Yang terpenting adalah bagaimana keabsahan proses pendaftaran itu bisa dilakukan dan juga kesehatan tetap dijaga," ucap Raka.

Baca juga: Sejumlah Usulan Kemendagri soal Pilkada pada Masa Pandemi Covid-19 Diakomodasi KPU

Raka pun menyebut bahwa tahapan Pilkada masih panjang. Sehingga, seluruh pihak yang terlibat diminta untuk memperhatikan protokol kesehatan agar tak terjadi penularan.

"Jadi semua harus menjaga," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan pendaftaran calon digelar selama 4-6 September 2020. Sedangkan masa verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, termasuk tes kesehatan, dijadwalkan digelar 4-22 September 2020.

Sementara, penetapan paslon bakal digelar 23 September.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-71 IDI, Jokowi: Dokter Harus Siap Jadi Bagian Kemajuan Teknologi

HUT ke-71 IDI, Jokowi: Dokter Harus Siap Jadi Bagian Kemajuan Teknologi

Nasional
HUT ke-71 IDI, Wapres: Berkat Kerja Keras Dokter, Covid-19 di Indonesia Terkendali

HUT ke-71 IDI, Wapres: Berkat Kerja Keras Dokter, Covid-19 di Indonesia Terkendali

Nasional
Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Nasional
Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Nasional
Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.