Langgar Netralitas di Pilkada, Sanksinya Pemblokiran Data ASN!

Kompas.com - 02/09/2020, 06:55 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap akan mengawasi para ASN di Pilkada 2020.

Berdasarkan hasil pengawasan, kedua lembaga ini nantinya akan menentukan apakah ASN terbukti bersalah atau tidak dalam menjaga netralitas di pilkada.

Hal ini berkaitan dengan rencana penerapan sanksi pemblokiran data ASN yang terbukti melanggar netralitas.

"Sudah dilakukan di pilkada sebelumnya, hanya saja kewenangan menyatakan bersalahnya harus tetap di KASN dan Bawaslu," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Sanksi Pemblokiran Data ASN yang Tak Netral pada Pilkada 2020

Tjahjo memastikan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak dilibatkan dalam menentukan status bersalah atau tidaknya ASN dalam menjaga netralitas.

Hanya saja, BKN yang akan mengeksekusi keputusan bersalah yang ditetapkan Bawaslu dan KASN.

Caranya, dengan memblokir data kepegawaian ASN sebagai bentuk sanksi tegas atas ketidaknetralan ASN.

"BKN hanya mengeksekusi keputusan bersalahnya. Ini untuk menjaga netralitas BKN dan akuntabilitas prosesnya," tutur Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo menyebut, sanksi pemblokiran data kepegawaian ASN itu merupakan usulan dari DPR.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan teknis pelaksanaan dan dasar hukum atas sanksi itu.

Baca juga: Chat Pribadi dengan ASN Perempuan Tersebar, Sekda Bondowoso Mengaku Bantu Proses Perceraian

"Kami bersama KASN sedang merumuskan sanksi disiplin yang tegas, yaitu apabila diketahui melanggar disiplin PNS, akan dilakukan pemblokiran data ASN yang bersangkutan di BKN," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

"Dengan pemblokiran data tersebut maka hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tidak dapat dilayani," lanjut dia.

Pemblokiran data ini merupakan bagian dari kewenangan BKN dalam rangka pengendalian ASN.

Tjahjo menegaskan, berdasarkan kesepakatan dengan KASN, pemblokiran merupakan bagian penegakan disiplin netralitas ASN.

"Namun kegiatan tsb dirasakan perlu penguatan," ungkap Tjahjo.

"Sehingga rencananya pada 10 September nanti akan dilakukan Penandatanganan SKB antara MenpanRB dengan KASN, Mendagri, dan Bawaslu," lanjutnya.

Baca juga: Masih Pakai Seragam Dinas, Oknum ASN di Bantaeng Ditangkap Usai Transaksi Sabu

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut.

Dia menuturkan, ASN tetap memiliki hak politik yang dijamin oleh undang-undang untuk mengikuti pemilihan umum.

Namun penggunaan hak tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa PNS harus bersikap etral dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat, di lain pihak PNS melaksanakan hak politik menyalurkan aspirasi politiknya melalui Pemilu.

Tjahjo Kumolo menyebut, jumlah ASN atau PNS sebanyak 4.189.121 orang berdasarkan catatan pada 2019 lalu.

Baca juga: 14 ASN Tak Fasih Baca Al Quran Saat Seleksi Jabatan, Bupati Gowa: Belajar Lagi 6 Bulan

"Sebagai birokrasi pelayanan publik, jumlah tersebut berpotensi untuk mengungkit suara yang berpuluh kali lipat, sehingga menjadi rebutan para elite politik untuk mencoba mengganggu netralitas dari ASN," tutur dia.

Dalam posisi yang harusnya netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam beberapa kasus telah terjadi banyak pelanggaran terhadap netralitas.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya sedikit yang dijatuhkan hukuman disiplin, karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu Gubernur/Bupati/Walikota, enggan menjatuhkan disiplin.

"Sebab itu menyangkut kepentingan yang bersangkutan sebagai elite politik," tambah Tjahjo Kumolo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkait 'Swab Test' Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Terkait "Swab Test" Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Nasional
Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Nasional
Penangkapan Edhy Prabowo, LP3ES: Seperti Hujan di Tengah Kemarau Panjang

Penangkapan Edhy Prabowo, LP3ES: Seperti Hujan di Tengah Kemarau Panjang

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Nasional
Di HUT PSI, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Anak Muda Berani dan Gesit

Di HUT PSI, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Anak Muda Berani dan Gesit

Nasional
PKS Targetkan Perolehan Suara Minimal 15 Persen pada Pemilu 2024

PKS Targetkan Perolehan Suara Minimal 15 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 70.792 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 29 November: Ada 70.792 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 29 November: Bertambah 169, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 16.815 Orang

UPDATE 29 November: Bertambah 169, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 16.815 Orang

Nasional
UPDATE 29 November: 42.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 November: 42.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 71.658 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 71.658 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

Nasional
Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X