Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Gratis Vaksin Covid-19, tetapi...

Kompas.com - 27/08/2020, 14:12 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, vaksin Covid-19 akan didistribusikan kepada masyarakat dalam dua tipe, yaitu gratis dan berbayar.

Ia mengatakan, vaksin Covid-19 akan diberikan gratis kepada masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

"Vaksin bantuan pemerintah di mana melalui bujet APBN dan data BPJS Kesehatan, nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan di awal tahun depan (2021)," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2020).

Namun, masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan pun tidak seluruhnya mendapatkan layanan vaksin gratis.

Baca juga: Pemberian Vaksin Covid-19 Disiapkan Gratis dan Berbayar, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick menjelaskan, masyarakat dengan tingkat daya beli tertentu harus membeli vaksin secara mandiri.

Sebab, katanya, saat ini kondisi keuangan negara terus mengalami penurunan sehingga tidak bisa memberikan subsidi vaksin untuk semua masyarakat.

"Kami mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ujar Erick.

"Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri. Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah," imbuhnya.

Baca juga: Erick Thohir: Jika Uji Klinis Berjalan Baik, 15 Juta Orang Dapat Vaksin Covid-19 pada Akhir 2020

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan G42, perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), dan Sinovac, perusahaan asal China, dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Menurut Erick, Indonesia bisa mendapatkan 30 juta vaksin yang bisa diberikan untuk 15 juta orang pada akhir 2020. Satu orang akan mendapatkan dua dosis vaksin yang diberikan dalam jeda waktu dua minggu.

Sementara itu, pemerintah masih terus menyusun kesepakatan kerja sama pengadaan vaksin untuk 2021.

"Untuk tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," ucapnya.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Corona di Indonesia, Ini Teknologi dan Tantangannya

Dia mengatakan, uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan.

Sinovac saat ini tengah melakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki. Di Indonesia, Sinovac bekerja sama dengan PT Bio Farma.

Sementara itu, G42 melakukan uji klinis sendiri di UEA. Erick menjelaskan, Indonesia mengirim tim ke UEA utnuk memantau uji klinis tersebut. G42 diketahui bekerja sama dengan PT Kimia Farma.

Erick pun menegaskan, pemerintah terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai negara lainnya untuk mengembangkan vaksin Covid-19.

Selain itu, pemerintah tetap berusaha agar Indonesia dapat menemukan vaksin secara mandiri.

"Kita harapkan kita juga bisa menemukan vaksin Merah Putih sendiri. Karena dari pengalaman kita juga punya kapasitas itu. Tapi, karena ini penyakit baru, kita belum bisa mendapatkan teknologi yang disampaikan," tutur Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com