Pemerintah Disarankan Pakai Dana USO untuk Subsidi Internet bagi Pelajar

Kompas.com - 26/08/2020, 18:08 WIB
Dua siswa SDN Marmoyo, mengerjakan tugas dengan berkelompok menggunakan gawai secara bergantian di rumah warga Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/7/2020). Banyaknya siswa yang tidak punya gawai dan akses jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar yang tinggal serta sekolah di daerah pelosok Kabupaten Jombang, sehingga mereka harus mengerjakan tugas secara berkelompok dan menumpang di rumah warga yang bisa mengakses jaringan internet. ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIFDua siswa SDN Marmoyo, mengerjakan tugas dengan berkelompok menggunakan gawai secara bergantian di rumah warga Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/7/2020). Banyaknya siswa yang tidak punya gawai dan akses jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar yang tinggal serta sekolah di daerah pelosok Kabupaten Jombang, sehingga mereka harus mengerjakan tugas secara berkelompok dan menumpang di rumah warga yang bisa mengakses jaringan internet.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat pendidikan Ahmad Rizali menyarankan pemerintah menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) di Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk membantu masyarakat dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Ahmad, dana USO yang nilainya mencapai triliunan rupiah bisa digunakan untuk memberikan subsidi internet bagi pelajar.

Baca juga: Kemendikbud Diminta Sinergi dengan Berbagai Sektor Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

“Bantuan untuk internet itu akan cepat bisa dilakukan, apalagi ada dana triliunan rupiah dari skema USO di Menkominfo,” kata Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

Dana USO diberikan oleh pelaku bisnis telekomunikasi sebesar 1,25 persen dari pendapatan usaha. Dana disetor kepada pemerintah setiap kuartal.

“Semua perusahaan yang terdaftar di postel pengguna frekuensi wajib membayar biaya hak pengguna (BHP),” tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Selain itu, kata Ahmad, permasalahan PJJ saat ini tidak hanya terkait dengan internet, namun juga tidak siapnya tenaga pengajar untuk beradaptasi dengan metode daring dalam situasi pandemi Covid-19.

Hal itu terjadi di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta.

Ia menyebut, kondisi PJJ saat ini hanya satu arah, yakni guru memberi tugas tanpa ada diskusi lebih lanjut terkait penjelasan tugas yang diberikan. Ahmad mengibaratkan guru seperti penerjun payung yang tidak dilatih.

Baca juga: Komnas PA Desak Pemerintah Kucurkan Subsidi Internet untuk Murid Belajar Online

“SD di DKI saja pembelajaran daring asal-asalan, guru tidak siap. kondisinya, guru itu seperti penerjun payung dipasangi parasut dan tanpa dilatih, langsung terjun. Ada yang sukses, banyak juga yang patah kaki, bahkan ada yang mati,” tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.