Pemerintah Disarankan Pakai Dana USO untuk Subsidi Internet bagi Pelajar

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat pendidikan Ahmad Rizali menyarankan pemerintah menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) di Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk membantu masyarakat dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Ahmad, dana USO yang nilainya mencapai triliunan rupiah bisa digunakan untuk memberikan subsidi internet bagi pelajar.

Baca juga: Kemendikbud Diminta Sinergi dengan Berbagai Sektor Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

“Bantuan untuk internet itu akan cepat bisa dilakukan, apalagi ada dana triliunan rupiah dari skema USO di Menkominfo,” kata Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

Dana USO diberikan oleh pelaku bisnis telekomunikasi sebesar 1,25 persen dari pendapatan usaha. Dana disetor kepada pemerintah setiap kuartal.

“Semua perusahaan yang terdaftar di postel pengguna frekuensi wajib membayar biaya hak pengguna (BHP),” tutur dia.

Baca juga: Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Selain itu, kata Ahmad, permasalahan PJJ saat ini tidak hanya terkait dengan internet, namun juga tidak siapnya tenaga pengajar untuk beradaptasi dengan metode daring dalam situasi pandemi Covid-19.

Hal itu terjadi di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta.

Ia menyebut, kondisi PJJ saat ini hanya satu arah, yakni guru memberi tugas tanpa ada diskusi lebih lanjut terkait penjelasan tugas yang diberikan. Ahmad mengibaratkan guru seperti penerjun payung yang tidak dilatih.

Baca juga: Komnas PA Desak Pemerintah Kucurkan Subsidi Internet untuk Murid Belajar Online

“SD di DKI saja pembelajaran daring asal-asalan, guru tidak siap. kondisinya, guru itu seperti penerjun payung dipasangi parasut dan tanpa dilatih, langsung terjun. Ada yang sukses, banyak juga yang patah kaki, bahkan ada yang mati,” tutur dia.