Jokowi: Terlalu Banyak Eselon, Anggaran Habis untuk Hal Rutin

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan komitmennya untuk melakukan pemangkasan eselon di lembaga pemerintah.

Jokowi menegaskan bahwa penyederhanaan ini penting untuk mendukung efektivitas kinerja pemerintah.

"Reformasi birokrasi harus terus kita lakukan. Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Bogor, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Penyederhanaan Formasi Jadi Momentum Bangun Birokrasi Kelas Dunia

Jokowi menyebut, jumlah eselon di tiap lembaga pemerintah bisa dipangkas tanpa harus mengurangi penghasilan dari para birokrat itu sendiri.

Terlalu banyak eselon, kata dia, akan memperpanjang birokrasi sehingga anggaran untuk unit yang juga semakin kecil akan sulit diawasi. 

"Dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," ucap dia. 

Padahal, kata Jokowi, anggaran yang dimiliki tiap kementerian dan lembaga bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

"Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan lompatan kemajuan kita," ucap dia. 

Kebijakan untuk pemangkasan eselon ini sudah disampaikan Presiden Jokowi sejak November lalu.

Saat itu, Presiden meminta agar jabatan struktural hanya diisi dua level eselon saja, yakni eselon I dan eselon II.

Baca juga: Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Sementara itu, untuk eselon III, IV, dan V dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pemangkasan eselon di lembaga pemerintahan telah mencapai lebih dari 60 persen hingga akhir Juli 2020.

Hingga saat ini, pemangkasan eselon masih terus berjalan.

“Alhamdulillah sampai akhir Juli ini sudah hampir 68 persen menyederhanakan birokrasi menjadi dua level. Peralihan jabatan dari struktural menjadi fungsional,” ujar Tjahjo saat mengisi webinar bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).