Jokowi: Terlalu Banyak Eselon, Anggaran Habis untuk Hal Rutin

Jokowi menegaskan bahwa penyederhanaan ini penting untuk mendukung efektivitas kinerja pemerintah.

"Reformasi birokrasi harus terus kita lakukan. Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Bogor, Rabu (26/8/2020).

Jokowi menyebut, jumlah eselon di tiap lembaga pemerintah bisa dipangkas tanpa harus mengurangi penghasilan dari para birokrat itu sendiri.

Terlalu banyak eselon, kata dia, akan memperpanjang birokrasi sehingga anggaran untuk unit yang juga semakin kecil akan sulit diawasi. 

"Dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," ucap dia. 

Padahal, kata Jokowi, anggaran yang dimiliki tiap kementerian dan lembaga bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

"Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan lompatan kemajuan kita," ucap dia. 

Kebijakan untuk pemangkasan eselon ini sudah disampaikan Presiden Jokowi sejak November lalu.

Saat itu, Presiden meminta agar jabatan struktural hanya diisi dua level eselon saja, yakni eselon I dan eselon II.

Sementara itu, untuk eselon III, IV, dan V dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pemangkasan eselon di lembaga pemerintahan telah mencapai lebih dari 60 persen hingga akhir Juli 2020.

Hingga saat ini, pemangkasan eselon masih terus berjalan.

“Alhamdulillah sampai akhir Juli ini sudah hampir 68 persen menyederhanakan birokrasi menjadi dua level. Peralihan jabatan dari struktural menjadi fungsional,” ujar Tjahjo saat mengisi webinar bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).