Pasal dalam UU ITE Dinilai Bahayakan Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Advokasi YLBHI Era Purnamasari mengatakan pasal-pasal dalam UU ITE berbahaya bagi demokrasi. 

Menurut Era, Hal itu terbukti dari kasus grup WhatsApp yang berujung dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Saiful Mahdi yang divonis tiga Bulan penjara

Sebab, Syaiful dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mengkritisi hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018 di Unsyiah.

“Pertama kami mau melihat bahwa kasus Pak saiful ini sebetulnya bukti bahwa keberadaan pasal-pasal pencemaran nama baik didalam KUHP maupun diperluas dalam UU ITE memang pasal-pasal yang berbahaya bagi demokrasi, bagi kebebasan berpendapat, kebebasan berfikir, kebebasan berekspresi,” kata Era dalam media briefing, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Dosen Unsyiah Divonis 3 Bulan Penjara, Amnesty: Pelanggaran Kebebasan Akademis

"Kita harus sama-sama mendorong bahwa pasal ini memang tidak kayak berada dalam negara demokrasi,” tutur dia.

Menurut Era, pasal dapat menyasar berbagai kalangan, tak terkecuali insan akademik.

Era menyebut, ada kencenderungan fenomena insan kampus melibatkan aparat kepolisian.

“Ini tidak hanya terjadi dikasusnya Pak saiful ya, tapi Kita melihat ada fakta-fakta seperti itu yang terjadi di beberapa kampus misalnya Universitas di Ternate mahasiswa di-drop out (DO) pertimbangannya adalah surat kepolisian,” ucap Era.

Menurutnya itu menjadi kasus pertama yang memberhentikan mahasiswa berdasarkan surat kepolisian. 

Contoh lain, kata Era, seperti mahasiswa di Universitas Nasional dikeluarkan dari kampus karena demonstrasi.

“Kita perlu bertanya, ada apa, kenapa kemudian alam kampus yang seharusnya menjadi alam yang paling demokratis justru menjadi alam yang paling represif hari ini.” ujar Era.

“Hanya akhir-akhir ini hal-hal yang menurut kita tidak mungkin terjadi, ternyata mungkin terjadi. Itu perlu menjadi bahan renungan kita bersama,” tutur dia.

Untuk diketahui, vonis terhadap Saiful Mahdi bermula ketika ia dilaporkan ke polisi oleh teman sejawatnya yakni Dekan Fakultas Teknik Taufiq Mahdi.

Taufiq merasa malu dan merasa nama baiknya selaku pimpinan Fakultas Teknik dicemarkan oleh Saiful di dalam sebuah grup WhatsApp.

Baca juga: Kriminalisasi Dosen Unsyiah Dinilai Bikin Kultur Kritis Kampus Tak Tercapai

Dalam pertimbangan yang meringankan, hakim menilai terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Sedangkan hal yang memberatkan, terdakwa dinilai telah mencemarkan nama baik Fakultas Teknik Unsyiah.

Setelah vonis dibacakan, terdakwa Saiful Mahdi dan kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh langsung menyatakan banding.