Kompas.com - 19/08/2020, 06:35 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (26/7/2019). Dok. Humas DPR RIAnggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (26/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Hamka Haq meminta GBHN dihidupkan kembali. Ia menilai tak adanya GBHN membuat pembangunan di Indonesia menjadi tidak terarah.

Hal itu disampaikan Hamka dalam webinar peluncuran buku Asas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Jejak Pemikiran Soekarno, Selasa (18/8/2020).

"Oleh karena itu, untuk melihat adanya kekuatan kembali NKRI dari segi pemerintahan dan pembangunan, kita harus merekomendasikan agar MPR kembali memperoleh haknya menyusun GBHN sebagai visi bangsa, visi nasional yang menjadi rujukan visi misi presiden," ujar Hamka.

Ia menambahkan, ketiadaan GBHN membuat pembangunan Indonesia menjadi carut-marut. Hal itu terlihat dari visi misi presiden yang kerap berubah-ubah setiap pemilu.

Carut-marut itu, kata Hamka, berlanjut hingga ke daerah.

Baca juga: Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Ia menilai saat ini visi dan misi gubernur banyak yang tak searah dengan visi dan misi presiden.

Demikian halnya dengan visi dan misi bupati atau wali kota yang tak sejalan dengan visi dan misi gubernur serta presiden.

Ia pun menilai situasi seperti ini harus diubah agar ke depannya pembangunan Indonesia memiliki arah yang jelas.

"Jika diteruskan, hal tersebut menghilangkan keharmonisan kesatuan yang menurut istilah Bung Karno menghilangkan hukum keserasian pemerintahan dari pusat sampai ke daerah," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X