JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Hamka Haq meminta GBHN dihidupkan kembali. Ia menilai tak adanya GBHN membuat pembangunan di Indonesia menjadi tidak terarah.
Hal itu disampaikan Hamka dalam webinar peluncuran buku Asas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Jejak Pemikiran Soekarno, Selasa (18/8/2020).
"Oleh karena itu, untuk melihat adanya kekuatan kembali NKRI dari segi pemerintahan dan pembangunan, kita harus merekomendasikan agar MPR kembali memperoleh haknya menyusun GBHN sebagai visi bangsa, visi nasional yang menjadi rujukan visi misi presiden," ujar Hamka.
Ia menambahkan, ketiadaan GBHN membuat pembangunan Indonesia menjadi carut-marut. Hal itu terlihat dari visi misi presiden yang kerap berubah-ubah setiap pemilu.
Carut-marut itu, kata Hamka, berlanjut hingga ke daerah.
Baca juga: Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...
Ia menilai saat ini visi dan misi gubernur banyak yang tak searah dengan visi dan misi presiden.
Demikian halnya dengan visi dan misi bupati atau wali kota yang tak sejalan dengan visi dan misi gubernur serta presiden.
Ia pun menilai situasi seperti ini harus diubah agar ke depannya pembangunan Indonesia memiliki arah yang jelas.
"Jika diteruskan, hal tersebut menghilangkan keharmonisan kesatuan yang menurut istilah Bung Karno menghilangkan hukum keserasian pemerintahan dari pusat sampai ke daerah," lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.