Hal itu disampaikan Hamka dalam webinar peluncuran buku Asas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Jejak Pemikiran Soekarno, Selasa (18/8/2020).
"Oleh karena itu, untuk melihat adanya kekuatan kembali NKRI dari segi pemerintahan dan pembangunan, kita harus merekomendasikan agar MPR kembali memperoleh haknya menyusun GBHN sebagai visi bangsa, visi nasional yang menjadi rujukan visi misi presiden," ujar Hamka.
Ia menambahkan, ketiadaan GBHN membuat pembangunan Indonesia menjadi carut-marut. Hal itu terlihat dari visi misi presiden yang kerap berubah-ubah setiap pemilu.
Carut-marut itu, kata Hamka, berlanjut hingga ke daerah.
Ia menilai saat ini visi dan misi gubernur banyak yang tak searah dengan visi dan misi presiden.
Demikian halnya dengan visi dan misi bupati atau wali kota yang tak sejalan dengan visi dan misi gubernur serta presiden.
Ia pun menilai situasi seperti ini harus diubah agar ke depannya pembangunan Indonesia memiliki arah yang jelas.
"Jika diteruskan, hal tersebut menghilangkan keharmonisan kesatuan yang menurut istilah Bung Karno menghilangkan hukum keserasian pemerintahan dari pusat sampai ke daerah," lanjut dia.
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/19/06352571/politisi-pdi-p-minta-gbhn-dihidupkan-kembali