MAKI Sebut Bantuan Hukum untuk Jaksa Pinangki Kurang Pas Secara Etika

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Saiman menilai, langkah pemberian pendampingan hukum kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) kurang tepat.

Sebab, Pinangki diduga melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai seorang jaksa.

"Dari sisi etika kurang pas, karena dia bukan menjalankan tugasnya, tapi melanggar tugasnya. Jadi ya semestinya Kejaksaan atau organisasi kejaksaan, organisasi jaksa tidak memberikan bantuan hukum," kata Boyamin melalui pesan suara kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2020).

Meski demikian, ia tak mempersoalkan bila kelak Pinangki mendapatkan bantuan hukum tersebut. Sebab, yang memberikan bantuan itu bukanlah Kejaksaan Agung, institusi tempat Pinangki bekerja.

Melainkan organisasi PJI, dimana Pinangki menjadi salah seorang anggotanya.

Baca juga: Jaksa Pinangki Dapat Pendampingan Hukum dari Kejaksaan Agung

"Bukan divisi Kejaksaan Agung sih, jadi itu suatu yang wajar saja. Bahkan di kepolisian divisi hukumnya yang membela. Tapi ini organisasinya, bukan bagian hukum Kejagung," ucapnya.

Namun, ia menilai, sebaiknya Pinangki mencari sendiri pengacara untuk membelanya, alih-alih mendapatkan bantuan tersebut.

"Biar saja Pinangki mencari lawyer yang profesional. Karena ini menurut saya, Pinangki butuh lawyer yang profesional untuk membela hak-haknya," ucapnya.

Sebelumnya, kepastian pemberian bantuan hukum kepada Pinangki disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Hari Setiyono.

"Kepada yang bersangkutan tetap diberikan haknya untuk didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh Persatuan Jaksa Indonesia," ujar Hari di Jakarta, Senin (17/8/2020), dikutip dari Antara.