Mumtaz Rais Minta Maaf atas Keributan di Kabin Garuda

Kompas.com - 15/08/2020, 13:37 WIB
Spanduk Bupati Simalungun JR Saragih dan Ahmad Mumtaz Rais yang beredar, Selasa (14/11/2017) handoutSpanduk Bupati Simalungun JR Saragih dan Ahmad Mumtaz Rais yang beredar, Selasa (14/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra mantan Ketua MPR RI Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, meminta maaf atas kegaduhan yang timbul di publik akibat perselisihan di kabin pesawat Garuda Indonesia, beberapa waktu lalu.

"Atas nama pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi, menyusul peristiwa di kabin pesawat Garuda rute Gorontalo-Makassar-Jakarta," kata Mumtaz dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2020).

Mumtaz Rais mengaku khilaf atas tindakan yang tidak sepatasnya itu.

Baca juga: Cerita Nawawi Pomolango Cekcok dengan Mumtaz Rais di Pesawat...

Politikus PAN tersebut mengaku sedang kelelahan sehingga mudah terpancing emosi.

"Pada saat itu saya sedang mengalami kelelahan dan terpancing emosi. Namun, tetap tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan saya meminta maaf sebesar-besarnya," lanjut dia.

Diberitakan, Ahmad Mumtaz Rais, putra dari Amien Rais, dilaporkan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ke Polres Bandara Soekarno-Hatta.

Laporan itu dibenarkan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Adi Ferdian Saputra.

Laporan tersebut berawal dari percekcokan di pesawat.

"Beliau (Nawawi Pomolango) singgah ke Polsubsektor Terminal 3, kemudian beliau ceritakan tentang kejadian yang beliau ketahui," kata Adi Ferdian saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Mumtaz Rais Tiga Kali Ditegur Awak Garuda karena Pakai Handphone di Pesawat

Dia mengatakan, Nawawi masih melaporkan peristiwa itu secara lisan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Nasional
Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Nasional
KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X