Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/08/2020, 12:22 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menyarankan pemerintah untuk memasifkan lagi pemeriksaan virus corona (Covid-19) di masyarakat.

Sebab, menurut dia, infection rate atau tingkat infeksi Covid-19 di Indonesia semakin naik.

"Kalau melihat data selain jumlahnya naik juga infection rate-nya juga meningkat. Yang Indonesia meningkat menjadi 15,5 persen, yang Jakarta dari sekitar 5 naik jadi 8 persen lebih," kata Zubairi kepada Kompas.com, Jumat (15/8/2020).

"Itu berarti serius dan itu juga berarti sebaiknya tes yang lebih masif ditambah lagi. Sekarang ini masih kurang," sambung dia.

Baca juga: Semua Pasien Covid-19 dari Secapa AD Dinyatakan Sembuh

 

Zubairi juga menyarankan agar kapasitas tempat tidur di rumah sakit ditambah. Mengingat, kata dia, banyak rumah sakit, terutama di DKI yang penuh dengan pasien Covid-19.

"Kalau bisa di rumah sakit itu tambah bed-nya," ujarnya.

Menurut dia, saat ini tenaga kesehatan sedang dalam kondisi yang berat dengan penuhnya jumlah pasien di rumah sakit.

Kondisi ini mengakibatkan potensi penularan Covid-19 dari pasien ke tenaga kesehatan di rumah sakit juga meningkat.

"Bahkan ada (pasien) yang masih menunggu di IGD untuk masuk agak sukar," ucap dia.

Baca juga: Kisah di Balik Relawan Vaksin Covid-19, Ngantuk Berat dan Alasan Wakil Wali Kota Bandung Batal

Diketahui, jumlah pasien positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Jumat (14/8/2020) pukul 12.00 WIB, tercatat ada 2.307 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan akumulasi kasus Covid-19 hingga saat ini menjadi 135.123 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui laman Covid19.go.id yang diakses pada Jumat sore.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com