Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Kompas.com - 14/08/2020, 21:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada saat Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Pidato kenegaraan itu disampaikan dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Secara garis besar, Presiden mengangkat tema pandemi Covid-19 yang tengah melanda di 215 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Jokowi tentang RUU APBN 2021 dan Nota Keuangannya

Menariknya, meski Covid-19 merupakan persoalan kesehatan, namun Presiden Jokowi justru lebih banyak menyinggung persoalan ekonomi di dalam pidatonya.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, paling tidak ditemukan 14 kata ekonomi dan perekonomian yang disebutkan oleh Presiden pada pidatonya.

Misalnya, Jokowi menyatakan "Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97 persen, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32 persen," ucap Jokowi usai memaparkan terkait kondisi terkini kasus Covid-19 di seluruh dunia.

Berdasarkan pernyataan tersebut, paling tidak ada dua kata terkait ekonomi yang disebut oleh Presiden.

Baca juga: Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Berikutnya, Jokowi membahas mengenai kondisi perekonomian negara-negara maju yang juga mengalami minus pertumbuhan ekonomi hingga belasan persen.

Bahkan, dia menyebutkan ada negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi minus hingga 17 persen.

Kemunduran yang dialami banyak negara, sebut Jokowi, seharusnya dilihat Indonesia sebagai peluang dan momentum untuk mengejar berbagai ketertinggalan yang ada.

"Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Ibarat Komputer, Perekonomian Semua Negara Saat Ini Hang

Lantas, berapa banyak Kepala Negara menyinggung persoalan kesehatan dan turunannya di dalam pidatonya?

Dari hasil penelusuran, hanya ada 12 kata terkait kesehatan dan turunannya yang disebutkan oleh Presiden. Ini termasuk kata "protokol kesehatan".

Misalnya, Presiden menyebut, pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki diri secara fundamental, melakukan transformasi, serta menjalankan strategi besar.

"Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Pada bagian lain, Presiden juga meminta agar reformasi fundamental harus dilakukan pada cara pemerintah bekerja.

Misalnya, ketika kasus Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, kesiapan dan kecepatan pemerintah untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dari sana diuji.

"Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat," kata Jokowi.

Terkait krisis

Dunia saat ini sedang mengalami krisis, baik krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 atau dampaknya, yaitu krisis ekonomi.

Menariknya, Jokowi menyebut "krisis" sebanyak 14 kali dalam pidatonya.

Salah satu kata yang beberapa kali diucapkan adalah terkait upaya "membajak momentum krisis".

"Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar," kata Jokowi.

Baca juga: Ketika Jokowi 3 Kali Ucapkan Saatnya Indonesia Bajak Momentum Krisis

Menariknya, Jokowi menyebut krisis terkait perekonomian dan kesehatan secara seimbang, yaitu dua kali.

Terkait krisis perekonomian, dia mengatakan, "Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah."

Sedangkan, terkait krisis kesehatan, Jokowi menyebutnya dalam konteks terkait perekonomian. 

Salah satunya, "Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak:memberikan bantuan sosial bagi masyarakat."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com