Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut defisit anggaran pada peralihan RAPBN 2021 diperkirakan sebesar Rp 971,2 triliun.

Hal ini disampaikannya saat membacakan keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangan pada rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2020) sore.

Menurut Jokowi hal ini dihitung dari rencana pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun dan belanja negara Rp 2.747,5 triliun.

"Maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari tayangan siaran langsung rapat paripurna DPR oleh TV Parlemen, Jumat.

Baca juga: Defisit 2021 Dipatok 5,5 Persen, Jokowi: Dibiayai Sumber Pembiayaan yang Aman

Menurut Jokowi, defisit anggaran 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Pembiayaan defisit RAPBN itu, kata dia, akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," tutur Jokowi.

Baca juga: Lanjutkan Bansos hingga Prakerja, Jokowi Anggarkan Rp 419,3 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyinggung perihal utang negara.

Dia menyebut psmbiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi.

"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," kata Jokowi.

Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.