Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Kompas.com - 13/08/2020, 16:41 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). ISTIMEWAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya penyerapan anggaran kementerian/ lembaga, khususnya anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Ia menyayangkan hal itu. Pasalnya, gelontoran anggaran pemerintah tersebut bisa menggerakkan roda perekonomian.

"Masalah ekonomi, yang bisa menggerakkan ekonomi adalah belanja pemerintah," ujar Wapres Ma'ruf Amin di rapat internal membahas pemulihan ekonomi nasional pada Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Kampanye Penggunaan Masker Pemerintah Dinilai Jadi Cara untuk Penyerapan Anggaran

"Data Menteri Keuangan, penyerapan anggaran dilihat dari belanja kementerian/ lembaga maupun anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional), penyerapannya masih sangat rendah," lanjut dia.

Wapres Ma'ruf Amin pun merinci, realisasi belanja anggaran secara keseluruhan hingga bulan Agustus 2020 ini baru mencapai 48 persen.

Adapun, kementerian yang penyerapan anggarannya paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru 34,3 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 41,5 persen dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 43,6 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: IAKMI: Sungguh Miris, Penyerapan Anggaran Kesehatan Baru 1,53 Persen

Tidak hanya untuk program setiap kementerian/lembaga yang masih rendah, serapan program PEN dalam penanggulangan pandemi Covid-19 juga sama.

"Realisasi program PEN dari pagu Rp 695,2 triliun, baru terserap Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen. Khusus sektor kesehatan, dari pagu Rp 87,5 triliun, baru terserap Rp 7,14 trilin atau 8,1 persen," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Saat ini, pemerintah sudah membentuk Komite Penanganan Covid-19 sehingga ia pun mengharapkan koordinatornya dapat melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menyerap anggaran tersebut.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Kendala Penyerapan Anggaran Kesehatan

"Termasuk tugas menghilangkan sumbatan dan hambatan, baik itu struktural maupun prosedural, serta menjadi lokomotif eksekusi dari program agar dapat direalisasikan di lapangan," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Nasional
Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Nasional
Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Nasional
KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

Nasional
KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.