Kejagung Sebut Aturan Baru soal Perlindungan Jaksa Tak Terkait Kasus Pinangki

Kompas.com - 11/08/2020, 14:04 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2028). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2028).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyebut, penerbitan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tidak terkait dengan kasus tertentu.

Pedoman itu mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan jaksa terlibat tindak pidana dapat dilakukan hanya atas seizin Jaksa Agung.

Hal tersebut disampaikan Kejagung ketika ditanya apakah pedoman tersebut terkait Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang diduga pernah bertemu Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada saat masih buron.

"Tidak ada (kaitan dengan kasus tertentu), karena bikin pedoman itu kajiannya cukup lama," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui aplikasi pesan singkat, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Tak Bisa Seenaknya, Pemanggilan-Penahanan Jaksa Kini Harus Izin Jaksa Agung

Pedoman tersebut diketahui ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin tertanggal 6 Agustus 2020.

"Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung," demikian bunyi poin nomor 1 pada Bab II pedoman tersebut.

Pedoman dibuat dengan tujuan memberi perlindungan kepada jaksa agar dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan atau dari hal yang belum diuji kebenarannya, seperti pertanggungjawaban pidana serta perdata.

Di dalam pedoman tersebut turut diatur tata cara memperoleh izin Jaksa Agung.

Instansi yang ingin melakukan pemanggilan hingga penahanan mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen persyaratan.

Baca juga: Kejagung Sidik Dugaan Pidana Jaksa Pinangki

Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung memeriksa permohonan tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

15 Desember, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Diperiksa Sebagai Saksi terkait Acara Rizieq Shihab di Bogor

15 Desember, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Diperiksa Sebagai Saksi terkait Acara Rizieq Shihab di Bogor

Nasional
Jelang Pemungutan Suara Pilkada, Mendagri Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Jelang Pemungutan Suara Pilkada, Mendagri Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

Nasional
Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 46 Pati, Ini Pesan Kapolri

Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 46 Pati, Ini Pesan Kapolri

Nasional
KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

Nasional
Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Nasional
Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Nasional
KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Nasional
Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X