Kompas.com - 10/08/2020, 20:20 WIB
Sekjen KPA Dewi Kartika Arimbi RamadhianiSekjen KPA Dewi Kartika

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengkritik ketentuan jangka waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini dapat diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP).

Sedangkan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur bahwa jangka waktu HGU diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.

"Pada masa penjajahan saja pemberian konsesi pada perkebunan Belanda hanya 75 tahun," ujar Dewi saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/8/2020).

“Sekarang RUU Cipta Kerja mau menjadikan HGU berumur 90 tahun, lebih parah dibanding saat kita masih dijajah,” ungkapnya.

Baca juga: HGU hingga 90 Tahun di RUU Cipta Kerja, Politisi PDI-P: Eksploitasi terhadap Negara

Selain itu, Dewi juga menyoroti kewenangan pemerintah pusat yang bisa menerbitkan jenis-jenis hak baru di atas hak pengelolaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB dan HP bagi kepentingan pemodal.

Menurut Dewi, ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

“Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru, hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak baru yang begitu powerful, yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah,” tutur dia.

Jika ketentuan soal hak pengelolaan atas tanah tersebut disahkan, Dewi khawatir ketimpangan penguasaan tanah akan semakin besar.

Baca juga: Panja RUU Cipta Kerja Minta KPA Beri Kajian Mendalam soal Masa HGU

Kemudian, korporasi besar akan semakin mudah untuk melakukan praktik monopoli karena jangka waktu hak pengelolaan atas tanah yang sangat lama.

“Ini cara memutar tersembunyi pemerintah, yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP untuk investor besar. Di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat.monopoli perusahaan yang sudah terjadi,” kata Dewi.

Selain itu, Dewi menekankan bahwa ketentuan soal jangka waktu hak pengelolaan atas tanah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007.

Putusan MK tersebut membatalkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU selama 95 tahun.

“Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena melanggar Konstitusi,” ucap Dewi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Nasional
Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Nasional
Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Nasional
Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Nasional
Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Nasional
Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Nasional
Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Nasional
Kesalnya Luhut, Tahu Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi

Kesalnya Luhut, Tahu Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi

Nasional
Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Nasional
Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Nasional
Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Nasional
Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Nasional
Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X