Kemenpan RB Siapkan Rencana Pembubaran 13 Lembaga Kurang Produktif

Kompas.com - 10/08/2020, 19:23 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat datang melayat ke rumah duka Cornelis Lay di Perum Cemara Blok F-13 Krodan RT 13/ RW 71 Maguwoharjo, Depok, Sleman KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat datang melayat ke rumah duka Cornelis Lay di Perum Cemara Blok F-13 Krodan RT 13/ RW 71 Maguwoharjo, Depok, Sleman
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan rencana pembubaran 13 lembaga negara.

Pembubaran ini merupakan kelanjutan dari pembubaran 18 lembaga negara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Tjahjo, lembaga-lembaga yang hendak dibubarkan lantaran dinilai kurang produktif kinerjanya.

"Sekarang kami sedang mempersiapkan lebih kurang di atas 13 badan/lembaga/komisi yang harus dihapus karena sudah tumpang tindih dan tidak produktif," ujar Tjahjo seperti dilansir dari Antara, Senin (10/8/2020).

Selain itu, Kemenapn RB juga merekomendasikan penghapusan sejumlah lembaga yang dibentuk melalui undang-undang.

"Namun, hal itu tentu perlu proses dan waktu, karena harus berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR," ujarnya.

Baca juga: Tjahjo: Banyak Lembaga Dibentuk Lewat UU, tetapi Kinerjanya Enggak Jelas

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang pendiriannya berdasarkan keputusan presiden melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari 18 lembaga tersebut, 13 di antaranya tidak termasuk dalam kategori lembaga non-struktural.

Empat lainnya berupa lembaga non-struktural dan satu lembaga lainnya merupakan lembaga non-struktural yang terlah dibubarkan pada 2014, yaitu Komite Antardepartemen bidang Kehutanan.

Kemenpan RB dan Sekretariat Negara pun terus berkoordinasi untuk menginventarisasi lembaga yang dinilai layak dibubarkan karena sudah tidak optimal dalam menjalan fungsinya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X