Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemangkasan eselon di lembaga pemerintahan telah mencapai lebih dari 60 persen hingga akhir Juli 2020. 

Hingga saat ini, pemangkasan eselon masih terus berjalan.

“Alhamdulillah sampai akhir Juli ini sudah hampir 68 persen menyederhanakan birokrasi menjadi dua level. Peralihan jabatan dari struktural menjadi fungsional,” ujar Tjahjo saat mengisi webinar bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pemangkasan Perusahaan BUMN demi Hadapi Persaingan Global

Pemangkasan eselon ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden meminta agar jabatan struktural hanya diisi dua level eselon saja, yakni eselon I dan eselon II.

Sementara itu, untuk eselon III, IV, dan V dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional.

Menurut Tjahjo, pada Desember mendatang, pemangkasan eselon ini dijadwalkan bisa selesai.

Selanjutnya, Kemenpan RB berencana membuat rekrutmen ASN yang lebih baik.

“Target kami Desember selesai. Sehingga tahap berikutnya akan kita susun sebuah perencanaan untuk rekrutmen ASN yang baik," kata Tjahjo.

"Lalu juga ada new normal, kita juga persiapkan dengan baik, sistem merit, kesejahteraan pegawai," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, pemangkasan eselon di lembaga pemerintah akan dilakukan bertahap.

"Arahan Bapak Presiden hati-hati. Bertahap tapi cepat karena menyangkut layanan publik, mempercepat investasi. Kami ingin paling lama enam bulan konsep itu cepat, dengan konsep matang tinggal memasukkan saja," ujar Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Penyederhanaan Birokrasi Sudah Lebih dari 60 Persen

Tjahjo mengatakan, Kemenpan RB telah menyusun program pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Program tersebut telah dipaparkan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan di pusat dan daerah.

Nantinya, Kemenpan RB menampung masukan dari seluruh kementerian dan lembaga agar program dapat dijalankan dengan baik.