Wapres Sebut Pemangkasan Perusahaan BUMN demi Hadapi Persaingan Global

Kompas.com - 09/07/2020, 12:14 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). ISTIMEWAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada para wartawan pada saat kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, rencana pemangkasan perusahaan BUMN menjadi 100 adalah respons pemerintah dalam menghadapi persaingan global.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta program pendidikan reguler angkatan (PPRA) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) angkatan 60 dan 61, Kamis (9/7/2020).

Ma'ruf mengatakan, pemangkasan tersebut dikarenakan jumlah dan cakupan bidang BUMN tersebut terlalu luas.

"Langkah tersebut (pemangkasan) harus dilakukan sebagai salah satu respons pemerintah dalam menghadapi persaingan global, sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Ia mengatakan, saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari migas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi, perfilman, hingga penerbitan buku.

Luasnya bidang-bidang yang dicakup itu dinilai perlu dikurangi dan dirampingkan sesuai line of business dan kebutuhan pembangunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemangkasan dimaksudkan agar BUMN menjadi lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik.

"Sehingga sesuai tujuan pembentukannya, diharapkan BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, termasuk dalam turut serta membesarkan UMKM," kata dia.

Saat ini, kata Wapres Ma'ruf Amin, asesmen protofolio dari BUMN-BUMN itu kini sedang dilakukan untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Kriteria dasar yang dimaksud adalah kemampuan value creation dan kemampuan melaksanakan Public Service Obligation atau layanan publik yang baik.

"Adapun hasil akhirnya akan berupa penggabungan atau merger bagi yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai tambah serta layanan publiknya, dan likuidasi atau penghapusan bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian BUMN tengah mengkaji pengurangan jumlah perusahaan BUMN menjadi 100 dari semula 142.

"Kami sedang proses mengurangi jumlah BUMN dari 140 ke 100 saja," kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Rabu (5/2/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.