BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momentum untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila.

Terlebih, Pilkada tahun ini terasa berbeda karena Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Kondisi itu membuat penguatan nilai Pancasila sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terpecah belah dan tetap bersatu dalam melewati masa-masa krisis ini.

Menurut Romo Benny, penguatan nilai Pancasila mempunyai pengaruh karena bisa menjaga persatuan, sesuai sila ke-3, Persatuan Indonesia.

Baca juga: Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

“Maka ketika Pilkada tidak diwarnai isu suku, agama, dan ras (SARA), kebencian, dan pembunuhan karakter, maka Pancasila itu menjadi nyata,” ujar Romo Benny di studio Kompas TV, Sabtu (1/8/2020).

Ia melanjutkan, sekarang isu pilkada adalah bagaimana para kepala daerah mampu menyelesaikan masalah covid-19.

Pernyataan Romo Benny tersebut sama dengan yang disampaikan Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Doli bahwa Pilkada harus mempunyai nilai-nilai persatuan dalam Pancasila.

“Pilkada dengan Pancasila. Pertama, kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar dan normatif, bahwa kita harus mengambil hikmah pandemi ini untuk mengubah situasi tatanan yang ada,” kata Doli.

Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk menciptakan tatanan hidup baru dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

“Hal ini sebetulnya bisa menjadi momentum untuk mengubah semua tata cara aspek kehidupan, seperti cara berkomunikasi, cara pandang, termasuk masalah ideologi,” sambung Doli.

Para calon kepala daerah juga harus mampu mengedepankan isu penanggulangan Covid-19 dalam narasi kampanye.

“Masyarakat kan bisa melihat apakah pemimpin itu bisa menawarkan solusi atau hanya menjual kebohongan dan kebencian. Sekarang masyarakat mencari pemimpin yang bisa mempunyai aplikasi jelas bahwa programnya mempunyai harapan,” kata Romo Benny.

Bila tidak mampu, sambung dia, calon kepala daerah kemungkinan tidak akan dipilih karena sekarang masalah Covid-19 sedang benar-benar dihadapi masyarakat.

Baca juga: Beda RUU BPIP dan RUU HIP, Jumlah Pasal hingga Definisi Pancasila

Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Romo Benny, Ahmad Doli mengatakan bahwa jika masih ada calon kepala daerah yang mengangkat isu SARA, maka masyarakat tidak akan menggubrisnya.

“Isu SARA kan bukan merupakan cerminan pancasilais. Inilah momentumnya kita menjadi seorang yang pancasilais,” ujar Doli.

Selanjutnya, Doli mengatakan, Pilkada harus dipahami sebagai alat dan bagian dari kontestasi demokrasi di Indonesia untuk mencapai suatu tujuan besar, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

“Mari gunakan Pilkada dengan baik dan jangan sampai merusak tujuan utamanya,” imbuh dia.