Sultan HB X Enggan Terapkan Sanksi Protokol Kesehatan, Ini Respons Mahfud MD

Kompas.com - 07/08/2020, 17:14 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat ditemui wartawan di kompleks kepatihan, Yogyakarta, Senin (3/8/2020) Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoGubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat ditemui wartawan di kompleks kepatihan, Yogyakarta, Senin (3/8/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengomentari kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang tidak menerapkan sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan Covid-19, sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

"Kita setuju itu, malah bagus kalau bisa tanpa harus penegakan hukum," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/8/2020).

"Masyarakat bisa diajak tertib. Itu bagus jadi tidak ada sanksi-sanksi," kata Mahfud MD.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Yogya Melonjak, Sultan HB X Soroti Perilaku Masyarakat

Adapun Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Inpres tersebut, kepala daerah diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.

Menurut Mahfud, keputusan Sultan HB X yang enggan menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan menandakan bahwa masyarakat Yogyakarta bisa diajak tertib.

Di sisi lain, lanjut Mahfud, bahwa setiap daerah memiliki permasalahan dan kultur yang berbeda dengan daerah lain.

Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Yogyakarta. Menurut Mahfud yang juga tinggal di sana, Yogyakarta memiliki kultur dengan cara pendekatan lebih humanis.

Baca juga: Sultan HB X: Selama Masyarakat Masih Bisa Diajak Berdialog, Kenapa Pakai Sanksi?

Menurut dia, penegakan hukum akan menjadi opsi terakhir selama pendekatan kulturnya lebih didahulukan.

"Selama masih bisa diajak bicara, ya enggak usah penegakan hukum dalam arti penegakan hukum pidana," kata dia.

Sebelumnya, Sri Sultan HB X menanggapi keluarnya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Presiden Jokowi Terbitkan Inpres Penegakan Hukum Disiplin Protokol Kesehatan

Meski dalam aturan itu kepala daerah diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, Sultan HB X memilih cara lain.

"Selama masih bisa dibuka dialog kenapa pakai sanksi? Kita berdialog saja, dialog tidak ada masalah," kata Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (6/8/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X