Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun

Kompas.com - 06/08/2020, 17:17 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bakal menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan belanja dan produksi masyarakat

Sebab, menurutnya, dana yang berputar selama kampanye pilkada nanti cukup besar. Bahkan, diperkirakan perputaran uang tersebut akan mencapai Rp 35 triliun.

Selain itu, dana dalam pilkada yang digelar pada Rabu (9/12/2020) nanti itu tidak hanya disiapkan pemerintah, tapi juga para kontestan.

"Dana yang beredar untuk pilkada untuk penyelenggaraan Rp 24 triliun. Kemungkinan dana yang dikeluarkan para calon bupati, wali kota, gubernur itu bisa mencapai minimal Rp 10 triliun sendiri. Jadi saat pilkada kemungkinan Rp 34-35 triliun," ujarnya, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Hal tersebut dikatakan Airlangga kepada media dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi kuartal II, Rabu (5/8/2020).

Airlangga pun berharap pilkada nanti dapat memberi efek meningkatkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan perputaran uang yang tak sedikit.

Selain itu, pilkada juga diharapkan dapat meningkatkan sektor konsumsi masyarakat.

Pasalnya, kebutuhan alat peraga pilkada seperti kaos, poster dan kegiatan kampanye lainnya akan dibelanjakan pemerintah daerah dan para kontestan.

Tak jarang pula selama kampanye pilkada nanti permintaan pasar terhadap sembako juga meningkat.

Dari situ, Airlangg pun berpandangan hal ini tentu saja akan membuat kebutuhan belanja masyarakat meningkat dan diharapkan mendorong perekonomian nasional untuk kembali menguat.

Baca juga: Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Diminta Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi

"Dana beredar akan meningkatkan konsumsi masyarakat terutama untuk alat-alat peraga bagi calon, termasuk di antaranya masker, hand sanitizer dan alat kesehatan lain,” ungkapnya.

Dengan begitu, lanjutnya, pilkada itu sendiri akan menjadi faktor pengungkit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Selain memaparkan program-programnya, dia juga berharap para kandidat lebih fokus mengampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, kreativitas para kandidat untuk berkampanye dalam penyediaan masker hingga hand sanitizer akan berpengaruh positif bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Pertumbuhan ekonomi nasional negatif 5,32 persen

Pada kesempatan itu, dia mengumumkan, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua ini berkontraksi hingga negatif 5,32 persen.

“Apabila tidak ada perbaikan dan peningkatan kegiatan perekonomian, maka pada kuartal III dan IV, perekonomian Indonesia terancam mengalami resesi,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Pasalnya jika selama dua kuartal atau lebih pertumbuhan ekonomi negatif, maka sebuah negara bisa dikatakan berada dalam kondisi resesi.

Dia menerangkan, selama pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian nasional yang turun.

Baca juga: Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Pertaruhan

Hal itu dilakukan mulai dari jaring pengaman sosial, stimulus perekonomian hingga berbagai kebijakan politik diberlakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com