SOROT POLITIK

Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Kompas.com - 05/08/2020, 16:42 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto DOK. Humas Partai GolkarMenteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan strategi kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Dia menuturkan, saat ini pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Komite ini terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, Ketua Pelaksana yang mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan, dan Satuan Tugas yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi di lapangan.

“Komite ini membuat semua perumusan dan pelaksanaan program serta kebijakan, dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Politisi Golkar Sebut Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Penyelesaian RUU Cipta Kerja

Dengan begitu, lanjutnya, bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menyelamatkan perekonomian dari potensi terjadinya krisis ekonomi.

Airlangga pun menjelaskan, strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah.

Dia berharap, optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi program PEN, peningkatan daya beli masyarakat, dan dukungan di sektor dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.

Dia juga menyebut, pemerintah akan menjalankan program penanganan Covid-19 yang lebih serius dan terstruktur.

Program ini diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi.

Baca juga: Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Pertaruhan

Adapun, penanganan dari aspek kesehatan ini diturunkan menjadi dua, yaitu memperbanyak program testing, tracing, dan treat (3T) dan pengadaan obat.

Program 3T dilakukan dengan kampanye mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak (3M) secara luas kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Sementara itu, untuk pengadaan obat, pemerintah akan menyiapkan produksi dan distribusi vaksin yang akan dilakukan hingga satu tahun ke depan.

Landasan hukum alokasi dukungan fiskal

Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan, pemerintah telah mengatur alokasi dukungan fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020.

Baca juga: Maknai Idhul Adha, Menko Airlangga Sisipkan Doa agar Pandemi Segera Berakhir

Anggaran tersebut tersebut, sebesar Rp 695,20 triliun yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun dan program PEN sebesar Rp 607,65 triliun.

Adapun, alokasi dukungan ini mencakup dana perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun. Dana ini dialokasikan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial, Kartu Pra-Kerja, Subsidi Listrik, Logistik/Makanan/Bahan Makanan, dan Transfer Tunai Dana Desa.

Selain itu, dialokasikan pula untuk insentif usaha Rp 120,61 triliun yang diturunkan melalui insentif pajak dan stimulus lainnya.

Kemudian, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun. Dana ini dialokasikan untuk subsidi bunga, mendukung restrukturisasi kredit UMKM, dan dukungan penjaminan.

Tak hanya itu, dana ini juga mencakup pembiayaan Investasi untuk Koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir untuk koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM).

Baca juga: Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Selain itu, dukungan lainnya diberikan kepada pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun. Dana dialokasikan untuk mendukung restrukturisasi kredit bisnis padat karya, dukungan penjaminan, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan untuk modal kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X