Bamsoet Ingatkan Pemerintah Antisipasi Pertumbuhan Ekonomi Negatif pada Kuartal III

Kompas.com - 06/08/2020, 09:26 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKetua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta, pemerintah terus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal III-2020.

Hal itu untuk meminimalisir potensi masuknya Indonesia ke dalam jurang resesi. Menyusul laporan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen pada kuartal II-2020 sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Mendorong pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan dan pengalokasian anggaran, agar anggaran untuk pemulihan ekonomi dapat tepat sasaran," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2020).

Di sisi lain, ia juga meminta agar pemerintah memperbaiki proses birokrasi, penyaluran, dan pendataan guna belanja dan serapan anggaran untuk pemulihan ekonomi dapat segera diatasi dan mencegah Indonesia masuk ke dalam jurang resesi.

Baca juga: Ekonomi Minus 5,32 Persen, BI: Covid-19 Tekan Pertumbuhan

Selain itu, pemerintah juga diharapkan menyeimbangkan dan menentukan prioritas antara ketepatan dan kecepatan dalam realisasi anggaran, seperti kecepatan dalam pemberian bansos dan juga ketepatan dalam pembiayaan korporasi.

"Mendorong pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar ekonomi tidak tumbuh negatif, terutama pada triwulan III-2020 dengan terus mendorong stimulus belanja dan secara bertahap membuka akses ekonomi," ujarnya.

Sebagai informasi, ekonomi RI terkontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020. Menurut pengeluaran, seluruh komponen kompak mengalami pertumbuhan negatif.

Konsumsi rumah tangga terkontraksi 5,51 persen, investasi/PMTB tumbuh negatif 8,61 persen, ekspor terkontraksi 11,66 persen, konsumsi pemerintah negatif 6,90 persen, LNPRT -7,76 persen, dan impor -16,96 persen.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi yang Minus, dan Strategi Pemerintah Hadapi Resesi

Dari kontraksi 5,32 persen, konsumsi rumah tangga mencatat kontraksi terdalam sebesar -2,96 persen, diikuti investasi -2,73 persen, konsumsi pemerintah -0,53 persen, konsumsi LNPRT -0,10 persen, dan lainnya -1 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X