Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih, Titi Marlinda, menceritakan dinamika yang terjadi ketika dia dan jajarannya menyelenggarakan Pilkada Prabumulih pada 2018 lalu.

Titi mengisahkan jajarannya sempat bingung lantaran anggaran pemungutan dan penghitungan suara baru cair sehari sebelum pencoblosan.

"Yang paling mengiris hati waktu itu anggaran untuk pemungutan dan penghitungan suara baru keluar saat H-1 pukul 14.00," kata Titi dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Sudah Habiskan Rp 1 Triliun, KPU Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Digelar

Titi sempat ragu pemungutan suara bakal tetap digelar di daerahnya. Bahkan, banyak sekali petugas TPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS) yang mendatangi KPU dan berniat mengundurkan diri.

Para KPPS hendak mundur karena tak bisa membangun TPS akibat ketiadaan anggaran pencoblosan.

"Kita sebagai penyelenggara pemilu itu bertanya-tanya ini jadi apa tidak Pilkada, H-1 belum keluar dananya. Kemudian banyak sekali KPPS yang ingin mengundurkan diri," tutur dia. 

Baca juga: KPU: 128 dari 270 Sudah Cairkan Anggaran Pilkada 100 Persen

Sesaat setelah mendapat kabar bahwa anggaran telah dicairkan ke rekening penyelenggara, kata Titi, Ketua dan Sekretaris KPU Prabumulih buru-buru menelepon bank.

Mereka meminta supaya bank tak ditutup sebelum mereka datang. Sebab, anggaran baru cair pukul 14.00 jelang berakhirnya jam kerja bank.

Setelah dana keluar, barulah para penyelenggara bekerja. KPU mendistribusikan logistik Pilkada seperti kotak dan surat suara, KPPS mendirikan TPS, dan lain sebagainya.

Baca juga: Anggaran Pilkada Belum Cair, Mahfud: Menkeu Sudah Cairkan ke KPU Pusat

Meski anggaran cair berdekatan dengan hari pemungutan suara, Titi menyebut persiapan Pilkada saat itu tetap lancar lantaran cakupan wilayah Prabumulih tak begitu luas dan jumlah pemilih juga tidak begitu banyak.

Sehingga, pendistribusian logistik dan pembangunan TPS tak butuh waktu lama.

"Jadi dalam 1 hari itu dari 6 kecamatan kemudian ada 22 kelurahan dan 15 desa itu bisa terjangkau dalam 1 hari untuk mendistribusikan logistik Pilkada. Jadi tidak ada masalah," kata Titi.