Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Kompas.com - 04/08/2020, 18:21 WIB
seorang petugas sedang mengangkat kotak suara di kantor KPU Prabumulih Dokumen KOMPAS.com/ Aji YK Putraseorang petugas sedang mengangkat kotak suara di kantor KPU Prabumulih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih, Titi Marlinda, menceritakan dinamika yang terjadi ketika dia dan jajarannya menyelenggarakan Pilkada Prabumulih pada 2018 lalu.

Titi mengisahkan jajarannya sempat bingung lantaran anggaran pemungutan dan penghitungan suara baru cair sehari sebelum pencoblosan.

"Yang paling mengiris hati waktu itu anggaran untuk pemungutan dan penghitungan suara baru keluar saat H-1 pukul 14.00," kata Titi dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Sudah Habiskan Rp 1 Triliun, KPU Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Digelar

Titi sempat ragu pemungutan suara bakal tetap digelar di daerahnya. Bahkan, banyak sekali petugas TPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS) yang mendatangi KPU dan berniat mengundurkan diri.

Para KPPS hendak mundur karena tak bisa membangun TPS akibat ketiadaan anggaran pencoblosan.

"Kita sebagai penyelenggara pemilu itu bertanya-tanya ini jadi apa tidak Pilkada, H-1 belum keluar dananya. Kemudian banyak sekali KPPS yang ingin mengundurkan diri," tutur dia. 

Baca juga: KPU: 128 dari 270 Sudah Cairkan Anggaran Pilkada 100 Persen

Sesaat setelah mendapat kabar bahwa anggaran telah dicairkan ke rekening penyelenggara, kata Titi, Ketua dan Sekretaris KPU Prabumulih buru-buru menelepon bank.

Mereka meminta supaya bank tak ditutup sebelum mereka datang. Sebab, anggaran baru cair pukul 14.00 jelang berakhirnya jam kerja bank.

Setelah dana keluar, barulah para penyelenggara bekerja. KPU mendistribusikan logistik Pilkada seperti kotak dan surat suara, KPPS mendirikan TPS, dan lain sebagainya.

Baca juga: Anggaran Pilkada Belum Cair, Mahfud: Menkeu Sudah Cairkan ke KPU Pusat

Meski anggaran cair berdekatan dengan hari pemungutan suara, Titi menyebut persiapan Pilkada saat itu tetap lancar lantaran cakupan wilayah Prabumulih tak begitu luas dan jumlah pemilih juga tidak begitu banyak.

Sehingga, pendistribusian logistik dan pembangunan TPS tak butuh waktu lama.

"Jadi dalam 1 hari itu dari 6 kecamatan kemudian ada 22 kelurahan dan 15 desa itu bisa terjangkau dalam 1 hari untuk mendistribusikan logistik Pilkada. Jadi tidak ada masalah," kata Titi.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X