KPU: 128 dari 270 Sudah Cairkan Anggaran Pilkada 100 Persen

Kompas.com - 14/07/2020, 20:12 WIB
Komisioner KPU Hasyim Asyari memberi keterangan setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKomisioner KPU Hasyim Asyari memberi keterangan setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari mengungkap, hingga Selasa (14/7/2020) ini, 128 dari 270 daerah sudah 100 persen mencairkan dana pilkada hasil kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah ( NPHD).

Artinya, masih ada 142 daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana tersebut.

"Monitoring kami secara harian sampai hari ini, sudah ada 128 daerah yang menyelenggarakan pilkada yang anggarannya sudah dicairkan 100 persen untuk biaya penyelenggaraan. Nah yang (daerah) lain belum mencapai 100 persen," kata Hasyim dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Selasa (14/7/2020)

Besaran NPHD disepakati oleh KPU daerah penyelenggara pilkada bersama pemerintah daerah.

Baca juga: Alasan Tito Karnavian Sambangi Sumut, Ada Rapor Merah soal Anggaran Pilkada

Kesepakatan NPHD sendiri selesai dilakukan penyelenggara bersama pemda pada Januari 2020 lalu.

NPHD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga besaran anggaran penyelenggaraan pilkada antara satu daerah dengan yang lain berbeda-beda.

Menurut Hasyim, dana pilkada yang bersumber dari NPHD dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada di luar kebutuhan pengadaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Untuk memenuhi pengadaan protokol kesehatan pilkada, penyelenggara mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Besaran anggaran pilkada itu disepakati melalui rapat kerja antara KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi II DPR RI pada 11 Juni lalu.

Baca juga: Mendagri Apresiasi DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang

Dalam rapat tersebut KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X