Menko PMK: Presiden Minta Kementerian, BUMN, dan Pemda Belanja Masker Besar-besaran

Kompas.com - 04/08/2020, 14:42 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah (Pemda) belanja masker besar-besaran.

Nantinya, masker-masker tersebut akan dibagi-bagikan kepada masyarakat dalam program sosialisasi pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan Covid-19.

"Di samping melalui penyadaran, juga harus berupa tindakan, yaitu gerakan bagi-bagi masker. Beliau meminta kementrian, BUMN, dan Pemda, agar belanja masker besar besaran untuk gerakan tersebut," kata Muhadjir dalam keterangannya, Selasa (4/8/2020).

Ia mengatakan, masyarakat awam saat ini masih banyak yang belum mengenakan masker. Padahal penggunaan masker sangat efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Baca juga: Jokowi dan Sejumlah Menteri Terlihat Rapat Tanpa Masker, Ini Penjelasan Istana

Untuk itu, Kemenko PMK akan bekerja sama dengan organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) untuk pembagian dan sosialisasi penggunaan masker.

"Presiden meminta agar sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan dilakukan satu persatu. Khususnya untuk masyarakat awam. Dimulai yang paling esensial yaitu memakai masker," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk gerakan tersebut, Presiden meminta agar organisasi ibu-ibu terutama PKK dilibatkan," lanjut Muhadjir.

Sebelumnya Jokowi menyebut masyarakat di kalangan ekonomi menengah bawah masih sulit menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Tak Kenakan Masker di NTB, Siap-siap Didenda Rp 500.000

Jokowi menilai hal ini terjadi karena sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan bersamaan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

"Kalau (sosialisasi) barengan mungkin yang menengah atas bisa ditangkep dengan cepat, tapi yang di bawah ini menurut saya memerlukan (sosialisasi) satu per satu," kata Jokowi saat rapat terbatas 'Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Ke depannya Jokowi ingin sosialisasi protokol kesehatan dilakukan bertahap.

Menurut Jokowi, sosialisasi bisa dimulai dengan mengajak masyarakat untuk mengenakan masker saat berada di tempat umum.

Setelah itu baru dilanjutkan sosialisasi protokol kesehatan dalam bentuk lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X