Menko PMK: Presiden Minta Kementerian, BUMN, dan Pemda Belanja Masker Besar-besaran

Kompas.com - 04/08/2020, 14:42 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah (Pemda) belanja masker besar-besaran.

Nantinya, masker-masker tersebut akan dibagi-bagikan kepada masyarakat dalam program sosialisasi pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan Covid-19.

"Di samping melalui penyadaran, juga harus berupa tindakan, yaitu gerakan bagi-bagi masker. Beliau meminta kementrian, BUMN, dan Pemda, agar belanja masker besar besaran untuk gerakan tersebut," kata Muhadjir dalam keterangannya, Selasa (4/8/2020).

Ia mengatakan, masyarakat awam saat ini masih banyak yang belum mengenakan masker. Padahal penggunaan masker sangat efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Baca juga: Jokowi dan Sejumlah Menteri Terlihat Rapat Tanpa Masker, Ini Penjelasan Istana

Untuk itu, Kemenko PMK akan bekerja sama dengan organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) untuk pembagian dan sosialisasi penggunaan masker.

"Presiden meminta agar sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan dilakukan satu persatu. Khususnya untuk masyarakat awam. Dimulai yang paling esensial yaitu memakai masker," kata dia.

"Untuk gerakan tersebut, Presiden meminta agar organisasi ibu-ibu terutama PKK dilibatkan," lanjut Muhadjir.

Sebelumnya Jokowi menyebut masyarakat di kalangan ekonomi menengah bawah masih sulit menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Tak Kenakan Masker di NTB, Siap-siap Didenda Rp 500.000

Jokowi menilai hal ini terjadi karena sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan bersamaan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

"Kalau (sosialisasi) barengan mungkin yang menengah atas bisa ditangkep dengan cepat, tapi yang di bawah ini menurut saya memerlukan (sosialisasi) satu per satu," kata Jokowi saat rapat terbatas 'Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Ke depannya Jokowi ingin sosialisasi protokol kesehatan dilakukan bertahap.

Menurut Jokowi, sosialisasi bisa dimulai dengan mengajak masyarakat untuk mengenakan masker saat berada di tempat umum.

Setelah itu baru dilanjutkan sosialisasi protokol kesehatan dalam bentuk lainnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Nasional
Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli agar Dipermudah Kerja di Indonesia

Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli agar Dipermudah Kerja di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X