Menkumham Klaim Tidak Ada Pelanggaran Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra

Kompas.com - 04/08/2020, 14:08 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham yang diikuti jajaran Kemenkumham, Senin (29/6/2020). Dokumentasi/Humas KemenkumhamMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham yang diikuti jajaran Kemenkumham, Senin (29/6/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengklaim, tidak ada pelanggaran administrasi maupun hukum di dalam penerbitan paspor Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra saat masih menyandang status buronan.

Menurut dia, penerbitan paspor tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang.

"Kalau bicara soal Djoko Tjandra, biar polisi yang periksa soal itu. Soal penerbitan paspor, tidak ada yang salah di situ," kata Yasonna seperti dilansir dari Kompas.id, Senin (3/8/2020).

Syarat yang dimaksud, imbuh dia, seperti harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dan akte kelahiran.

Yasonna mengatakan, karena seluruh syarat telah terpenuhi, maka Kemenkumham tidak melakukan investigasi internal. Sebab, petugas yang menerbitkan paspor tidak melanggar aturan.

Bahkan, ia menyebut, pejabat yang menerbitkan paspor telah memberikan pelayanan publik. Apalagi di data kependudukan dan keimigrasian tidak ditemukan bahwa Djoko Tjandra masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kejagung Siap Apabila Djoko Tjandra Kembali Ajukan PK

Belakangan, diketahui bahwa nama Djoko Tjandra terhapus dalam data red notice Interpol sejak 2014.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dari hasil koordinasi lintas instansi, diketahui bahwa syarat yang diajukan Djoko Tjandra untuk pembuatan paspor sudah lengkap.

Meski begitu, Mahfud tetap meminta Kemenkumham memeriksa petugas yang mengeluarkan paspor tersebut. Kemenkumham diminta menyelidiki apakah ada perjanjian tertentu yang dilakukan petugas di bawah meja.

"Yang masalah pelintasan (Djoko Tjandra ke Indonesia) sudah dicek memang tidak ada datanya. Tapi, Kemenkumham bilang masih diselidiki dan diperiksa apakah ada pelanggaran administratif atau hukum dalam penerbitan paspor tersebut," kata Mahfud pada 28 Juli lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Nasional
Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

Nasional
Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Nasional
Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Nasional
4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

Nasional
Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Nasional
Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.