Menkumham Klaim Tidak Ada Pelanggaran Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra

Kompas.com - 04/08/2020, 14:08 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham yang diikuti jajaran Kemenkumham, Senin (29/6/2020). Dokumentasi/Humas KemenkumhamMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham yang diikuti jajaran Kemenkumham, Senin (29/6/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengklaim, tidak ada pelanggaran administrasi maupun hukum di dalam penerbitan paspor Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra saat masih menyandang status buronan.

Menurut dia, penerbitan paspor tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang.

"Kalau bicara soal Djoko Tjandra, biar polisi yang periksa soal itu. Soal penerbitan paspor, tidak ada yang salah di situ," kata Yasonna seperti dilansir dari Kompas.id, Senin (3/8/2020).

Syarat yang dimaksud, imbuh dia, seperti harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dan akte kelahiran.

Yasonna mengatakan, karena seluruh syarat telah terpenuhi, maka Kemenkumham tidak melakukan investigasi internal. Sebab, petugas yang menerbitkan paspor tidak melanggar aturan.

Bahkan, ia menyebut, pejabat yang menerbitkan paspor telah memberikan pelayanan publik. Apalagi di data kependudukan dan keimigrasian tidak ditemukan bahwa Djoko Tjandra masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca juga: Kejagung Siap Apabila Djoko Tjandra Kembali Ajukan PK

Belakangan, diketahui bahwa nama Djoko Tjandra terhapus dalam data red notice Interpol sejak 2014.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dari hasil koordinasi lintas instansi, diketahui bahwa syarat yang diajukan Djoko Tjandra untuk pembuatan paspor sudah lengkap.

Meski begitu, Mahfud tetap meminta Kemenkumham memeriksa petugas yang mengeluarkan paspor tersebut. Kemenkumham diminta menyelidiki apakah ada perjanjian tertentu yang dilakukan petugas di bawah meja.

"Yang masalah pelintasan (Djoko Tjandra ke Indonesia) sudah dicek memang tidak ada datanya. Tapi, Kemenkumham bilang masih diselidiki dan diperiksa apakah ada pelanggaran administratif atau hukum dalam penerbitan paspor tersebut," kata Mahfud pada 28 Juli lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X