Komisi X DPR Minta Pemerintah Alokasikan Dana Darurat Pendidikan

Kompas.com - 04/08/2020, 14:24 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengajukan dana darurat Pendidikan menyusul kompleksitas masalah Pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

Dana darurat Pendidikan dinilai menjadi salah satu solusi percepatan penyerapan anggaran Covid-19 yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

“Salah satu persoalan mendasar dari penyelenggaraan Pendidikan selama pandemi ini adalah keterbatasan anggaran,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Begini Cara Siapkan Dana Pendidikan Anak dengan Tabungan Emas

“Sudah saatnya Kemendikbud mengajukan dana darurat Pendidikan sehingga bisa mempercepat penyelesaian masalah yang ada seperti minimnya kuota internet bagi siswa, sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan Presiden terkait rendahnya penyerapan Dana Covid-19,” lanjut dia.

Huda menjelaskan, dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ( PJJ) yang menjadi tulang punggung Pendidikan selama masa pandemi, diketahui banyak memunculkan masalah.

Beberapa persoalan tersebut di antaranya banyak siswa yang tak memiliki smartphone, keterbatasan dana untuk membeli kuota data internet, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah.

Sehingga, dalam kondisi ini memaksa para siswa untuk melakukan berbagai upaya agar bisa tetap belajar.

“Sebagian siswa nongkrong di warung kopi untuk dapat wifi gratis, ada yang patungan dan berkumpul bersama untuk beli modem data, hingga naik ketinggian untuk dapat sinyal." ucap Huda.

"Bahkan ada siswa yang nekat berangkat sekolah sendirian karena tidak punya smartphone,” lanjut dia.

Huda menyebut, berbagai persoalan teknis PJJ ini harusnya segera direspons cepat oleh jajaran Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. Hanya saja mereka juga terbentur persoalan keterbatasan anggaran.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X