Menko PMK Ungkap Program Bimbingan Pranikah Ditunda akibat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 04/08/2020, 14:35 WIB
Ilustrasi pernikahan ShutterstockIlustrasi pernikahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin yang digaungkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) harus ditunda akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy ketika memberikan sambutan dalam webinar yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Selasa (4/8/2020).

Semula, Muhadjir menyampaikan tentang program utama pemerintah terkait sumber daya manusia (SDM), yakni penurunan stunting.

Baca juga: Mendudukkan soal Sekolah Pranikah dan Pendidikan Seks di Sekolah

Ia mengatakan, penurunan stunting menjadi program utama dikarenakan awal mula pembangunan manusia Indonesia ada pada 1000 hari pertama kehidupan.

"Tentu saja sebelum itu harus dimulai dengan adanya perencanaan keluarga. Karena itu harus ada bimbingan rumah tangga calon pengantin yang menjadi program utama Kemenko PMK, tapi karena kena Covid-19 terpaksa kita tunda," ujar Muhadjir dalam sambutannya.

Muhadjir mengatakan, bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin baru penting karena terkait erat dengan kesehatan keluarga, reproduksi, serta keluarga.

Tujuannya adalah untuk menyiapkan generasi Indonesia ke depan yang maju dan unggul yang otomatis akan menurunkan angka stunting.

"Penurunan stunting ini menjadi sangat penting di samping pemberian asupan gizi yang bermutu kepada ibu-ibu hamil," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Bimbingan Pranikah untuk Cegah Kemiskinan dan Ciptakan SDM Unggul

Saat ini pemerintah tengah menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024, dari angka yang sebelumnya 27 persen.

Adapun bimbingan pranikah dibutuhkan demi pemahaman dan tanggung jawab calon pengantin sebagai calon orangtua untuk menghasilkan SDM unggul.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X