Kompas.com - 29/07/2020, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan sikap yang bijaksana.

Namun, Dede menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara Nadiem dengan organisasi penggerak.

Baca juga: Nadiem Minta Maaf Terkait Polemik POP, Komisi X DPR Beri Apresiasi

“Saya kira kalau beliau mau minta maaf, itu sangat bijaksana. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah komunikasi,” kata Dede Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Dede menyarankan Nadiem berkunjung dan bertatap muka dengan pimpinan organisasi penggerak.

Sebab, menurut Dede, dengan bersilaturahim, Nadiem dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari program yang digagasnya itu.

“Di dalam budaya Indonesia komunikasi itu tidak bisa dilakukan secara virtual, datangilah organisasi-organisasi besar itu, jelaskan maksud dan visi pendidikan dan kemudian silaturahimnya dikuatkan kembali,” ujar politisi Demokrat ini.

Baca juga: Nadiem Makarim Diminta Turun ke Lapangan Temui Guru dan Murid

“Karena bagaimana pun juga NU dan Muhammadiyah adalah bagian integral dari dunia pendidikan bangsa ini sejak dulu, sehingga komunikasi aktif menjadi sangat berarti,” tutur Dede.

Sebelumnya, PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, serta Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah memutuskan mundur dari Program Organisasi Penggerak.

Nadiem pun berharap organisasi penggerak yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, dapat kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP).

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud seperti dilansir dari laman Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Minta Maaf, Nadiem Berharap Muhammadiyah, NU dan PGRI Kembali ke POP

Dalam keterangan tertulisnya, Nadiem juga menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Sehingga, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan programnya.

Dengan demikian, Nadiem berharap hal itu akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan.

Baca juga: KPK Akan Undang Mendikbud Nadiem Bahas Program Organisasi Penggerak

 

Sementara, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP.

Namun, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Nasional
Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

Nasional
OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

Nasional
Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

Nasional
Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Nasional
Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Nasional
BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Nasional
Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Nasional
Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Nasional
Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Nasional
Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.