Polemik POP, Nadiem Disarankan Silaturahim dengan Organisasi Penggerak

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan sikap yang bijaksana.

Namun, Dede menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara Nadiem dengan organisasi penggerak.

“Saya kira kalau beliau mau minta maaf, itu sangat bijaksana. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah komunikasi,” kata Dede Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Dede menyarankan Nadiem berkunjung dan bertatap muka dengan pimpinan organisasi penggerak.

Sebab, menurut Dede, dengan bersilaturahim, Nadiem dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari program yang digagasnya itu.

“Di dalam budaya Indonesia komunikasi itu tidak bisa dilakukan secara virtual, datangilah organisasi-organisasi besar itu, jelaskan maksud dan visi pendidikan dan kemudian silaturahimnya dikuatkan kembali,” ujar politisi Demokrat ini.

“Karena bagaimana pun juga NU dan Muhammadiyah adalah bagian integral dari dunia pendidikan bangsa ini sejak dulu, sehingga komunikasi aktif menjadi sangat berarti,” tutur Dede.

Sebelumnya, PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, serta Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah memutuskan mundur dari Program Organisasi Penggerak.

Nadiem pun berharap organisasi penggerak yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, dapat kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP).

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud seperti dilansir dari laman Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).

Dalam keterangan tertulisnya, Nadiem juga menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Sehingga, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan programnya.

Dengan demikian, Nadiem berharap hal itu akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan.

Sementara, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP.

Namun, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.