Survei Cyrus Network: Masyarakat Puas Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia dinilai puas terhadap upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 di Tanah Air.

Hal tersebut merupakan hasil survei Cyrus Network yang dirilis pada Senin (27/7/2020).

CEO Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengatakan, hasil survei Cyrus Network menunjukkan, total 70 persen responden sangat puas dan puas dengan upaya pemerintah menekan pandemi Covid-19.

Jika dirinci, sebanyak 36,8 persen sangat puas dan 33,2 persen puas terkait pertanyaan upaya pemerintah mengatasi Covid-19 di Tanah Air.

"Artinya kalau dijumlahkan, ada 70 persen responden menjawab sangat puas dan puas dengan skor rata-ratanya, 6,51 persen," ujar Eko dalam rilis survei nasional bertajuk Penilaian Publik terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19 secara daring, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Survei Cyrus Network: 53,3 Responden Sangat Puas dengan Kinerja Jokowi dalam Pemulihan Ekonomi

Sementara itu, ada sebanyak 20,0 persen yang mengaku tidak puas dan 10,1 persen menjawab sangat tidak puas.

Kemudian, survei tersebut juga menunjukkan kepuasan responden terhadap upaya pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan selama pandemi.

Ada sebanyak 35,4 persen yang menyatakan sangat puas dan 34,9 persen menyatakan puas.

"Ada sekitar 70,1 persen yang menjawab puas dengan rata-rata skor 6,5 di kategori puas," kata dia.

Adapun yang menjawab tidak puas ada sebanyak 20,3 persen dan sangat tidak puas sebanyak 9,4 persen.

Puas dengan Kinerja Jokowi

Dalam survei tersebut, Presiden Jokowi juga mendapat kepuasan yang cukup tinggi dari masyarakat atas usaha penanganan Covid-19, penanggulangan dampak, serta pemulihan ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Kinerja Menteri Belum Sesuai Harapan, Politisi Demokrat Nilai Reshuffle Jadi Opsi Perbaikan

Eko mengatakan, kepuasan terhadap Presiden RI dalam kategori tersebut ada sebanyak 53,3 persen sangat puas dan 28,5 persen menyatakan puas.

"Artinya ada 81,1 persen masyarakat yang menjawab puas. Angka ini cukup tinggi, dengan rata-rata skor puas 7,24," ujar Eko.

Kemudian, ada sebanyak 11,6 persen yang menyatakan tidak puas dan 6,6 persen menyatakan sangat tidak puas.

Selain kepada Presiden, hasil survei tersebut juga menunjukkan kepuasan terhadap TNI/Polri dalam usaha menangani Covid-19 dan dampak ekonominya.

Ada sebanyak 41,8 persen responden menyatakan sangat puas dan 36,6 puas terhadap Polri, sedangkan ada 46,6 persen responden menyatakan sangat puas dan 34,5 puas terhadap TNI.

Kemudian sebanyak 15,1 responden menyatakan tidak puas dan 6,5 persen sangat tidak puas terhadap Polri.

Baca juga: Survei Indikator: 48,8 Persen Pengusaha Nilai Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19 Buruk

Sementara ada sebanyak 14,4 persen yang menyatakan tidak puas dan 4,5 persen sangat tidak puas kepada TNI.

"Selanjutnya BNPB, skor rata-rata kepuasannya 7,10 dari 43,5 persen sangat puas dan 36,7 persen puas. Tidak puas ada 14,9 persen dan 4,9 sangat tidak puas," kata dia.

Adapula Kementerian Kesehatan yang dinilai 46,0 responden sangat puas dan 33,8 persen puas.

Sedangkan ada 13,3 responden menyatakan tidak puas dan 6,9 persen sangat tidak puas dengan rata-rata skor kepuasan 7,04.

Masyarakat Ingin Sekolah Dibuka

Survei tersebut juga menunjukkan total 80 persen responden sangat setuju dan setuju apabila sekolah baik TK, SD, SMP, maupun SMA dibuka kembali walaupun saat ini masih pandemi Covid-19.

Dari pertanyaan soal persetujuan sekolah dibuka kembali, hasil survei tersebut menyebutkan ada sebanyak 54,1 persen responden sangat setuju.

Kemudian 26,1 persen setuju, 14,8 persen tidak setuju, dan 5,0 persen sangat tidak setuju.

Baca juga: Kantor dan Sekolah Harus Tutup Sampai Akhir Tahun, Tak Ada Pilihan untuk Indonesia

Eko mengatakan, rata-rata skor setuju untuk pertanyaan tersebut adalah sebesar 7,44.

Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membuka sekolah kembali.

"Ini bisa jadi bahan pertimbangan Mas Nadiem bahwa 80 persen publik jika ditanyakan soal persetujuan sekolah dibuka kembali, 80 persen sangat setuju dan setuju," ujar Eko.

Tak hanya sekolah, sebanyak 52,4 persen responden menyatakan sangat setuju jika perguruan tinggi dibuka kembali.

Kemudian 26,3 persen menyatakan setuju, tidak setuju 17,0 persen, dan 4,4 persen sangat tidak setuju.

Skor rata-rata setuju untuk pertanyaan perguruan tinggi dibuka kembali ini adalah sebesar 7,37.

"Persetujuan perguruan tinggi hampir 78,8 persen setuju," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Imbau Balita Tidak Diajak ke Pusat Perbelanjaan

Jumlah hasil survei ini juga lebih besar dari pertanyaan soal persetujuan pembukaan pusat perbelanjaan.

Sebanyak 35,5 persen responden sangat setuju dan 35,5 setuju apabila pusat perbelanjaan dibuka.

Namun faktanya, kata dia, pusat perbelanjaan justru sudah dibuka daripada sekolah walaupun hasil surveinya lebih rendah.

Hal Positif

Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace hasan Syadzily mengatakan, kepuasan masyarakat berdasarkan survei tersebut merupakan hal positif.

"Memang kalau kita lihat penanganan Covid-19 dibandingkan dengan negara-negara lain jauh lebih baik," kata dia.

Oleh karena itu, menurutnya hal tersebut harus menjadi hal yang patut dipertahankan dengan menekankan aspek kesehatan di satu sisi dan pemulihan ekonomi di sisi lainnya.

Apalagi, katanya, dalam tiga bulan terakhir pemerintah sudah mengeluarkan konsep khusus yang dinamakan trisula, yaitu penanganan yang melibatkan banyak pihak.

Baca juga: Setelah Pasar Senen, Kapan Layanan Rapid Test Stasiun Lain Dibuka?

"Hal yang sangat penting dari proses penanganan Covid-19 adalah semua tingkatan pemerintahan tergerak melakukan langkah-langkah penanganan yang luar biasa," kata dia.

Beberapa upaya pemerintah itu adalah memperbanyak penelusuran pasien Covid-19 termasuk melakukan tes, pemberian bantuan sosial, hingga relaksasi di beberapa bidang.

Indonesia Tertinggal Jauh

Ace Hasan menilai, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam pelaksanaan tes terkait Covid-19, baik itu tes cepat ( rapid test) maupun tes usap ( swab test).

Adapun survei Cyrus Network menunjukkan persentase yang rendah untuk pertanyaan soal kemudahan rapid test dan swab test oleh pemerintah.

Sebanyak 24,2 persen responden menjawab sangat yakin, 33,6 persen menjawab yakin, 28,1 persen menjawab tidak yakin dan 14,1 persen responden sangat tidak yakin.

"Ini harus diamini bahwa soal penanganan rapid test atau swab test ini menurut data yang saya dapatkan dua minggu lalu, kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain dalam jumlah populasi uji tesnya," kata Ace, Senin.

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 di Ponorogo Melonjak, BNPB Bantu Mesin PCR

Dari data yang didapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kata Ace, di antara enam negara populasi terbesar, populasi tes Covid-19 di Indonesia baru mencapai 0,2 persen.

Jumlah tersebut berbeda jauh dari negara lain, misalnya Tiongkok yang telah memeriksa 6,3 persen populasinya.

Kemudian India 0,8 persen dan Amerika Serikat 12,6 persen.

"Ada satu elemen yang paling rendah, yaitu soal kepercayaan terhadap rapid test dan swab test yang dalam posisi survei ini menunjukkan paling rendah dari yang lain, misalnya dalam hal dampak sosial," kata dia.

Ace menuturkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah paling penting yang harus dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19.

Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi telah meminta agar pemeriksaan spesimen harus dilaksanakan lebih masif lagi.

Baca juga: Seorang ASN Kecamatan Matraman Positif Covid-19, Swab Test Massal Dilakukan Selasa Besok

"Awalnya (target tes spesimen) 10.000, (naik) harus 20.000 terus 30.000. Artinya belum terlalu masif. Saya kira ini PR penting," kata dia.

Survei Cyrus Network tersebut dilaksanakan pada 16-20 Juli 2020 dengan menggunakan metode two stage sampling.

Responden yang dipilih minimal berusia 17 tahun, terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 50:50 persen.

Jumlah respondennya mencapai 1.230 orang yang tersebar di 123 desa di 34 provinsi dengan proporsi tinggal wilayah desa dan kota sebesar 51:49 persen