Kinerja Menteri Belum Sesuai Harapan, Politisi Demokrat Nilai Reshuffle Jadi Opsi Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Mulyadi menilai, harus ada perbaikan di pemerintah Presiden Joko Widodo, terutama kinerja kabinet.

Pernyataan ini menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan hanya ada empat menteri Jokowi yang mendapatkan penilaian kinerja sesuai harapan pengusaha.

"Saya lihat yang punya poin di atas 50 persen hanya empat menteri. Jadi artinya sebagian besar kinerja pembantu Presiden Jokowi bisa dianggap rendah," kata Mulyadi dalam webinar bertajuk 'Evaluasi Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi, Kamis (23/7/2020).

"Maka dari itu persepsi publik atau harapan pengusaha ke depan harus ada perbaikan," ujar dia.

Baca juga: Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

Mulyadi tidak menjelaskan perbaikan seperti apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah. Namun, ia menegaskan, bahwa memang harus ada perbaikan di pemerintahan saat ini.

"Saya tidak tahu persis perbaikan itu apakah harus reshuffle atau apa pun bentuknya," ucap Mulyadi.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri dengan kinerja yang paling sesuai dengan harapan para pengusaha.

Dalam survei tersebut Sri Mulyani berhasil mendapatkan persentase 61,4 persen.

"Kinerja dari Menteri Keuangan Sri Mulyani paling banyak dinilai sangat sesuai atau sesuai dengan harapan dibanding Menteri lain di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Politisi Demokrat Desak Jokowi Gelar Konsolidasi Terkait Reshuffle Kabinet

Setelah Sri Mulyani, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan 57,7 persen, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 57,6 persen dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan 54,8 persen.

Menteri yang diniliai kinerjanya tidak sesuai harapan di antaranya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan 32,1 persen.

Serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sama-sama 34,5 persen.

"Sementara kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dinilai paling sangat tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan," ujar dia.