Kinerja Menteri Belum Sesuai Harapan, Politisi Demokrat Nilai Reshuffle Jadi Opsi Perbaikan

Kompas.com - 24/07/2020, 11:50 WIB
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Mulyadi menilai, harus ada perbaikan di pemerintah Presiden Joko Widodo, terutama kinerja kabinet.

Pernyataan ini menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan hanya ada empat menteri Jokowi yang mendapatkan penilaian kinerja sesuai harapan pengusaha.

"Saya lihat yang punya poin di atas 50 persen hanya empat menteri. Jadi artinya sebagian besar kinerja pembantu Presiden Jokowi bisa dianggap rendah," kata Mulyadi dalam webinar bertajuk 'Evaluasi Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi, Kamis (23/7/2020).

"Maka dari itu persepsi publik atau harapan pengusaha ke depan harus ada perbaikan," ujar dia.

Baca juga: Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

Mulyadi tidak menjelaskan perbaikan seperti apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah. Namun, ia menegaskan, bahwa memang harus ada perbaikan di pemerintahan saat ini.

"Saya tidak tahu persis perbaikan itu apakah harus reshuffle atau apa pun bentuknya," ucap Mulyadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri dengan kinerja yang paling sesuai dengan harapan para pengusaha.

Dalam survei tersebut Sri Mulyani berhasil mendapatkan persentase 61,4 persen.

"Kinerja dari Menteri Keuangan Sri Mulyani paling banyak dinilai sangat sesuai atau sesuai dengan harapan dibanding Menteri lain di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Politisi Demokrat Desak Jokowi Gelar Konsolidasi Terkait Reshuffle Kabinet

Setelah Sri Mulyani, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan 57,7 persen, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 57,6 persen dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan 54,8 persen.

Menteri yang diniliai kinerjanya tidak sesuai harapan di antaranya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan 32,1 persen.

Serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sama-sama 34,5 persen.

"Sementara kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dinilai paling sangat tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Nasional
Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Nasional
QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

Nasional
Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.