Kinerja Menteri Belum Sesuai Harapan, Politisi Demokrat Nilai Reshuffle Jadi Opsi Perbaikan

Kompas.com - 24/07/2020, 11:50 WIB
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Mulyadi menilai, harus ada perbaikan di pemerintah Presiden Joko Widodo, terutama kinerja kabinet.

Pernyataan ini menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan hanya ada empat menteri Jokowi yang mendapatkan penilaian kinerja sesuai harapan pengusaha.

"Saya lihat yang punya poin di atas 50 persen hanya empat menteri. Jadi artinya sebagian besar kinerja pembantu Presiden Jokowi bisa dianggap rendah," kata Mulyadi dalam webinar bertajuk 'Evaluasi Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi, Kamis (23/7/2020).

"Maka dari itu persepsi publik atau harapan pengusaha ke depan harus ada perbaikan," ujar dia.

Baca juga: Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

Mulyadi tidak menjelaskan perbaikan seperti apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah. Namun, ia menegaskan, bahwa memang harus ada perbaikan di pemerintahan saat ini.

"Saya tidak tahu persis perbaikan itu apakah harus reshuffle atau apa pun bentuknya," ucap Mulyadi.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri dengan kinerja yang paling sesuai dengan harapan para pengusaha.

Dalam survei tersebut Sri Mulyani berhasil mendapatkan persentase 61,4 persen.

"Kinerja dari Menteri Keuangan Sri Mulyani paling banyak dinilai sangat sesuai atau sesuai dengan harapan dibanding Menteri lain di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Politisi Demokrat Desak Jokowi Gelar Konsolidasi Terkait Reshuffle Kabinet

Setelah Sri Mulyani, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan 57,7 persen, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 57,6 persen dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan 54,8 persen.

Menteri yang diniliai kinerjanya tidak sesuai harapan di antaranya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan 32,1 persen.

Serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sama-sama 34,5 persen.

"Sementara kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dinilai paling sangat tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

Nasional
UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

Nasional
Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Nasional
Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Nasional
Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
Bawaslu Akan Awasi Proses Pemilihan Pilkada 2020 untuk Pasien Covid-19

Bawaslu Akan Awasi Proses Pemilihan Pilkada 2020 untuk Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: 59.365 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 4 Desember: 59.365 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Ada 69.016 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Ada 69.016 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini 10 Calon Kepala Derah dengan Kekayaan Terendah pada Pilkada 2020

Ini 10 Calon Kepala Derah dengan Kekayaan Terendah pada Pilkada 2020

Nasional
Ekspor RI Masih Tertinggal, Jokowi: Perlu Reformasi Besar-besaran

Ekspor RI Masih Tertinggal, Jokowi: Perlu Reformasi Besar-besaran

Nasional
Polri Kirim 3.100 Personel Brimob Nusantara ke 8 Wilayah untuk Amankan Pilkada 2020

Polri Kirim 3.100 Personel Brimob Nusantara ke 8 Wilayah untuk Amankan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X