Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Imbau Balita Tidak Diajak ke Pusat Perbelanjaan

Kompas.com - 20/06/2020, 18:49 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengimbau masyarakat tidak mengajak para balita ke keramaian seperti pusat perbelanjaan untuk mencegah penularan virus Corona.

"Tak perlu kita ajak anak-anak kita yang balita untuk mendatangi ke pusat-pusat perbelanjaan," kata Yurianto dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Yurianto juga mengimbau lansia untuk tidak pergi ke tempat-tempat keramaian. Sebab, virus Corona akan lebih berdampak fatal pada orang yang telah lanjut usia atau pun memiliki penyakit bawaan.

"Tak perlu ajak orang tua ke tempat keramaian," kata dia.

Baca juga: UPDATE 20 Juni: Tambah 1.226 Pasien, Total 45.029 Kasus Covid-19 di Indonesia

Yurianto menekankan, penerapan new normal yang ditandai dengan pembukaan aktivitas publik bertujuan mengembalikan produktivitas masyarakat.

Pemerintah tak ingin pembukaan aktivitas tersebut justru membuat masyarakat menjadi euforia tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat hanya mendatangi tempat keramaian apabila memiliki keperluan yang tak bisa diselesaikan dari rumah.

"Cukup kita dan lakukan seperlunya. Sesuai kebutuhan kita," kata dia.

Baca juga: Pemerintah: 70 Persen Pasien Covid-19 Minim Keluhan, Merasa Tidak Sakit

Dalam kesempatan tersebut, Yurianto juga menyampaikan bahwa penularan virus Corona di masyarakat masih tinggi.

Pemerintah mencatat ada penambahan 1.226 kasus berdasarkan data yang dihimpun dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total ada 45.029 kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah: Pakai Masker agar Aman dari Covid-19, Bukan karena Takut Ditegur

Sementara itu, ada penambahan 534 pasien sembuh sehingga jumlah totalnya mencapai 17.883 orang.

Selain itu, Yuri mengumumkan ada tambahan 56 pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia.

Sehingga secara akumulatif ada 2429 pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 sampai saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com