Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai RUU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Ekonomi

Kompas.com - 23/07/2020, 14:32 WIB
Inang Sh ,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, mayoritas responden yang mengetahui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menilai, RUU ini akan berdampak positif terhadap ekonomi.

“Bagi yang mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja, secara umum menilai bahwa RUU Cipta Kerja berdampak positif terhadap ekonomi. Sebesar 55,5 persen menilai demikian,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul hasil survei nasional Charta Politik bertema Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Bahkan dari hasil tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden atau 55,5 persen yang mengetahui RUU Cipta Kerja menyetujui pengesahannya.

Baca juga: Charta Politika: Kepercayaan Publik atas Lembaga Penegak Hukum Turun

Yunarto memaparkan, alasan utama responden yang menjawab setuju terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja karena RUU itu dianggap bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi negara (60,5 persen).

“Ini terkait kondisi psikologis krisis ekonomi. Yang dibutuhkan adalah stimulus ekonomi. Disusul kemudahan mengurus izin membuka usaha, sehingga tercipta lapangan kerja sebesar 17 persen,” katanya.

Menurut Yunarto, penilaian ini didasari atas kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk selama pandemi Covid-19 dan memengaruhi dan dirasakan langsung dalam kondisi ekonomi rumah tangga.

Baca juga: Charta Politika : 47,3 Persen Responden Tak Mengerti RUU Cipta Kerja

“Sebesar 64,8 persen masyarakat menilai keadaan ekonomi rumah tangga mereka saat ini lebih buruk dibanding sebelum adanya wabah Covid-19,” kata Yunarto.

Adapun, Charta Politika Indonesia melakukan survei nasional melalui telepon pada 6-12 Juli 2020. Lalu, jumlah masyarakat yang mengaku tahu dan mengerti RUU Cipta Kerja ini sebesar 13,3 persen.

Sampel sebanyak yang digunakan sebanyak 2.000 responden dan dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia pada rentang dua tahun terakhir hingga Februari 2020.

Kemudian, sebanyak 195.638 responden terdistribusi secara acak dalam rentang 2 tahun terakhir, terdapat sekitar 75 persen memiliki nomor telepon.

Baca juga: Audiensi dengan Pimpinan DPR, Perwakilan Buruh Ungkap Kekecewaan soal RUU Cipta Kerja

Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon adalah sebanyak 7.500 data dan yang berhasil diwawancara adalah sebanyak 2.000 responden.

Margin of error survei diperkirakan 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

Nasional
Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Nasional
Serangan 'Ransomware' PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Serangan "Ransomware" PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Nasional
Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi 'Online', Disusul Jateng dan Jatim

Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi "Online", Disusul Jateng dan Jatim

Nasional
PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma 'Bargaining' PKS

PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma "Bargaining" PKS

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas 'Ransomware', Data Cadangan Diduga Rusak

Pusat Data Nasional Diretas "Ransomware", Data Cadangan Diduga Rusak

Nasional
Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Nasional
Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Nasional
25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

Nasional
Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com