Charta Politika: Kepercayaan Publik atas Lembaga Penegak Hukum Turun

Kompas.com - 22/07/2020, 18:40 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya seusai memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya seusai memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika dari bulan Mei hingga Juli 2020 menunjukkan, kepercayaan publik terhadap seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami penurunan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan bahwa lembaga penegak hukum yang dimaksud, yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

"Ada pola yang sama bahwa (kepercayaan publik) dari Polri, KPK, Kejaksaan, MA dan MK mengalami penurunan," ujar Yunarto dalam konferensi pers survei Trend tiga Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Hasil Pemantauan Kinerja KPK, Dewan Pengawas Dinilai Belum Bekerja Efektif

"Ada tren yang hampir rata di semua lembaga penegak hukum. Saya tidak tahu apakah ini terkait situasi Covid-19 ataukah faktor lain," lanjut dia.

Polri misalnya. Berdasarkan survei bulan Mei 2020, kepercayaan publik atas Polri sebesar 70,5 persen.

Kemudian pada bulan Juni sebenarnya mengalami kenaikan, yakni menjadi 73 persen. Namun pada bulan Juli 2020 angka kepercayaan publik menurun kembali jadi 72,2 persen.

KPK juga mengalami tren senada. Pada bulan Mei, kepercayaan publik atas KPK sebesar 72,5 persen.

Pada Juni, angkanya naik sedikit menjadi 73,2 persen. Namun, pada bulan Juli angkanya kembali turun menjadi 71,8 persen.

"( Kepercayaan publik terhadap) Polri sekarang sedikit lebih tinggi dibanding KPK. Saya tidak tahu ingin memaknai ini sebagai sebuah apresiasi atau sebuah keprihatinan," ujar Yunarto.

Ia menambahkan, tren penurunan kepercayaan publik juga terjadi di Kejaksaan Agung, MA dan MK.

Baca juga: Catatan Kinerja Polri Selama Penanganan Covid-19, Janji Lebih Humanis ke Masyarakat

Pada bulan Juli 2020 ini, angka kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut masing-masing 61,6 persen, 60 persen dan 59,4 persen. Angka itu disebut Yunarto, lebih rendah dibandingkan bulan Mei dan Juni lalu.

Survei Charta Politika dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon.

Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

Nasional
Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Nasional
Temuan Polisi: Rokok Jadi Penyebab Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Temuan Polisi: Rokok Jadi Penyebab Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Nasional
Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Tambah 4.094, Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 305.100

UPDATE 23 Oktober: Tambah 4.094, Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 305.100

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 63.733

UPDATE 23 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 63.733

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X